2 WNI diculik, Fahri Hamzah desak Pemerintah 'tekan' Papua Nugini

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap upaya penyelamatan dua WNI yang kini tengah disandera di Papua Nugini. Fahri menilai permasalahan ini sudah menyangkut hubungan bilateral kedua negara yakni Indonesia dan Papua Nugini sendiri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuding jika Papua Nugini sudah melindungi pemberontak dan penculik sehingga Indonesia berhak menggunakan 'bargaining position' nya untuk menekan pemerintahan negara tetangga tersebut.

"Kalau saya, yang kita tekan itu Papua Nugininya, 'Anda melindungi pemberontak dan penculik'. Nah ini kan jadi persoalan bilateral," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

"Kasih peringatan ke Papua Nugini, bisa selesaikan enggak? Kalau enggak, kami masuk ke situ. Kirim aja itu skuadron angkatan udara kita ke Papua Nugini, terus ambil itu sandera," katanya menambahkan.

Selain itu, Fahri meminta agar media dan publik, tidak menggiring masalah ini ke konteks gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, hal itu tidak lebih realistis, dibanding dengan hubungan bilateral yang harus dikoordinasikan pemerintah RI dengan pemerintah Papua Nugini.

"Saya enggak tahu juga, apakah itu betul OPM atau bukan. Masalahnya ini (terjadi) bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi, menurut saya OPM-nya tidak relevan, tapi Papua Nugininya. Jangan OPM terus yang dibahas, seolah-olah ini hanya masalah internal," pungkasnya.

Sementara itu, mantan Kasum TNI Letjen TNI Purn Suryo Prabowo menilai, operasi militer untuk membebaskan para sandera adalah opsi paling akhir yang harus dilakukan jika langkah negosiasi gagal.

"Penyanderaan yang melibatkan dua negara memang memakan waktu lama. Jadi penyanderaan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi memilih opsi militer, mengerahkan tentara itu pilihan terakhir," ujarnya.

"Mengerahkan tentara, apalagi Kopassus itu pilihan terakhir jika upaya negosiasi gagal. Kalaupun memilih operasi militer, cukup pasukan Raider, tidak perlu menurunkan Kopassus apalagi Sat-81," kata mantan Wakasad ini.

Menurut Suryo, selama ini hubungan Indonesia dengan Papua Nugini selama ini cukup baik. Karenanya, diharapkan pemerintah Papua Nugini dapat bernegosiasi dengan penyandera agar bisa membebaskan 2 WNI tersebut.

"Tentu kita berharap pemerintah PNG dapat lakukan negosiasi dengan penyandera. Tidak perlu emosional, kirim pasukan, apalagi Kopassus," katanya.