Pendapatan Pemprov DKI Menurun, Anies Dinilai Telat Antisipasi Dampak Covid-19
Merdeka.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut Pemprov DKI lamban dalam mengantisipasi dampak dari wabah Covid-19 dalam hal percepatan pendapatan daerah. Salah satunya yakni terkait pendapatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dia menyebut seharusnya Bapenda dapat lebih awal menyelesaikan penetapan NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). "Okelah Januari tidak mungkin untuk bikin NJOP kan harus ada pergubnya, kemudian masa Februari tidak bisa sampai. Artinya bisa bayangkan dari Maret katakanlah Februari, Maret, April sudah masuk berapa banyak (pendapatan) dari PBB saja itu," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (7/5).
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mempersiapkan lebih matang dari daerah lain. Sedangkan Indonesia juga telah diprediksi akan terkena dampak virus Corona dari sejak pertama merebak di sejumlah negara tetangga. Selain itu, Jhonny juga menyebut Pemprov DKI dikelilingi oleh para ahli yang dapat memberikan masukan terkait dampak virus Corona.
"Mudah sekali sebetulnya, bisa mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan dari jajaran juga. Kurang apa, tapi keteteran juga soal ini," ucap dia.
Sebelumnya, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto memperkirakan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun.
Sedangkan kata dia, anggaran belanja daerah lebih besar yakni Rp51 triliun. Hal itu juga sudah melalui pemangkasan sejumlah pos belanja di APBD DKI.
"Anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama bapak ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Dia juga menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan sejumlah efisiensi dalam belanja pegawai. Mulai dari pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) hingga rencana pemotongan tunjangan hari raya (THR).
"Kemungkinan TKD dipotong 50 persen, THR kemungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan. Pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin, kita betul-betul melakukan ini," papar dia.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaPasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca SelengkapnyaMengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya