Merdeka.com tersedia di Google Play


Menebak nasib lurah penantang Jokowi, naik pangkat atau dipecat?

Reporter : Mardani | Kamis, 2 Mei 2013 06:07


Menebak nasib lurah penantang Jokowi, naik pangkat atau dipecat?
Lurah Warakas. pramirvan.©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Nama Lurah Warakas, Mulyadi, belakangan ramai menjadi pembicaraan publik. Lurah kelahiran Solo itu secara terang-terangan menentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) soal program lelang jabatan lurah dan camat.

Alasannya, Mulyadi merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan tersebut. Selain itu, Mulyadi juga menilai lelang jabatan telah mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tak main-main, Mulyadi bahkan berencana menggugat kebijakan tersebut sampai Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengaku sudah menghubungi Yusril Ihza Mahendra untuk berkonsultasi dengan proses di MK.

Tolak lelang jabatan ala Jokowi, lurah Warakas panen dukungan
Jokowi tak takut hadapi gugatan Lurah Warakas Mulyadi

Atas sikap kritisnya itu, Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai kalangan, di antaranya dari Ketua LMK se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf dan warga Warakas yang menggalang aksi dukungan terhadap Mulyadi melalui tanda tangan di atas spanduk putih.

Meski demikian, Mulyadi menyadari sikap kritisnya itu bisa berbuah pahit pada dirinya. Sebab, bukan tidak mungkin dia akan dipecat dari posisi lurah. Karenanya, dia mengaku siap menghadapi segala risiko atas penolakannya kepada kebijakan Jokowi itu.

Lantas bagaimana nasib Mulyadi ke depan? Apakah dia akan mendapat sanksi pemecatan atas penolakannya itu atau jangan-jangan dia malah mendapat kenaikan pangkat atas kekritisannya itu karena memiliki banyak pendukung?

Jokowi sendiri menanggapi santai sikap kritis Mulyadi. Menurutnya, jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes atas sebuah kebijakan. Sementara, soal rencana Mulyadi menggugat kebijakan lelang jabatan, Jokowi mengaku tidak takut.

Sebab, program tersebut sudah diatur regulasinya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan telah menjadi aturan Pemprov DKI.

Jokowi menilai Mulyadi sebagai lurah yang takut berkompetisi, artinya Mulyadi dinilainya sudah tak siap kerja. Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah akan mencopot Mulyadi dari posisinya.

"Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4).

Namun, pernyataan keras datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). mantan Bupati Belitung Timur itu justru mengancam akan memecat Mulyadi dari posisi lurah Warakas.

Ahok menegaskan akan mengganti lurah dan camat jika tak sesuai visi misi Jokowi - Ahok dalam membangun Jakarta Baru. "Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok. Urusannya apa itu, enggak ada urusan itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5).

Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib lurah penantang Jokowi .

Baca juga:
Ahok ancam akan ganti lurah Warakas penentang Jokowi
Warga Warakas aksi tanda tangan dukung lurah tantang Jokowi
4 Orang ini persoalkan lelang jabatan ala Jokowi

[dan]


Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Jokowi Ahok, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Jokowi Ahok.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Smartphone dan ponsel dengan harga jual di atas Rp 100 juta
  • Ikut kampanye PKS, PNS dihukum 2 bulan penjara
  • APBD DKI Jakarta belum cair pembongkaran villa di Bogor tertunda
  • SDA tak masalah dilengserkan lebih cepat dari ketua umum PPP
  • Ditunggu sampai tutup, PKB dan PBB tak lapor dana kampanye
  • Modal kampanye Rp 300 juta, Aceng Fikri melenggang ke Senayan
  • Robert pasang badan demi amankan duit Budi Sampoerna di Century
  • Ahok: Konyol, bus iklan Win-HT tak bayar pajak
  • PKB klaim dapat 20 kursi di DPRD Jatim, PDIP cuma 17 kursi
  • Waspada, ini ciri-ciri paedofil
  • SHOW MORE