Ketua DPRD DKI khawatir pungli di sistem ganjil genap

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, penerapan sanksi dalam pengendalian kendaraan dengan sistem ganjil genap masih belum optimal. Mengingat masih ada potensi kecurangan yang terjadi di lapangan.Prasetio mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembenahan infrastruktur sebelum menerapkan sistem ini. Terlebih saat ini, menurutnya fasilitas dan petugas yang berjaga masih belum siap."Infrastrukturnya belum jalan, ERP-nya belum, SDM-nya tidak cukup. Harusnya sosialisasi dulu sampai fasilitasnya oke, sekarang begini takutnya di lapangan apa, ada pungli," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/8).Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama infrastruktur belum siap sebaiknya penerapan sanksi tidak perlu diberlakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) seharusnya memperbanyak sosialisasi mengenai sistem ganjil genap ini.Prasetio menambahkan, seharusnya Pemprov DKI menerapkan sanksi usai Electronic Road Pricing (ERP) terealisasi. Sehingga langkah penanganan kemacetan di Jakarta dalam dilakukan."Kalau fasilitas belum selesai harusnya sosialisasi terus. Kalau beli mobil baru motor baru, langsung tempelin sensor ERP. Kerja jangan tanggung-tanggung sekalian," tutupnya.