Merdeka.com - Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok sudah genap setahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok dihadapkan pada segudang persoalan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur perkotaan, pengelolaan anggaran, reformasi birokrasi, hingga masalah politik dengan DPRD DKI Jakarta.

Persoalan-persoalan itu tak bisa dihadapi Ahok seorang diri. Ada bayang-bayang dan campur tangan Joko Widodo (Jokowi) dalam sejumlah persoalan yang dihadapi Ahok. Tidak dipungkiri, Ahok dan Jokowi sangat kompak sejak keduanya sama-sama memimpin DKI Jakarta. Meskipun saat ini Jokowi sudah menjadi orang nomor satu di Indonesia, kemesraan dan kekompakan keduanya pun masih terlihat dalam mengatasi persoalan Jakarta.

Hal itu diakui Ahok. Jokowi membantunya menyelesaikan persoalan Jakarta. Ahok mengatakan, peran dan campur tangan pemerintah pusat diperlukan dalam pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan.

"Ya terbantu ya lah ya. Contohnya banyak. Soal sampah, soal Keputusan Presiden yang untuk beli balik MRT, soal Kemayoran kita mau bikin ASEAN Games, soal Pekerjaan Umum (PU) ini PU jalan-jalan yang besar udah serahkan pada kami terus PU juga bantu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

Merdeka.com mencatat campur tangan Presiden Jokowi dalam persoalan Jakarta yang dihadapi Ahok. Berikut paparannya.

Jokowi selesaikan konflik pengelolaan sampah

Beberapa pekan terakhir ramai kisruh sampah Jakarta yang tak bisa dibuang ke Bantargebang, Bekasi. Pemkot Bekasi protes lantaran ada aturan yang dilanggar dalam kesepakatan pembuangan sampah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun pusing. Upaya diskusi panjang dengan pihak Bekasi tak rampung.

Ujung-ujung truk pengangkut sampah dari DKI dicegat di tengah jalan saat akan membawa ke Bantargebang. Truk tersebut pun akhirnya balik lagi ke Jakarta. Ahok menyayangkan sikap dari sejumlah pihak yang justru malah membela pengelola sampah TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ). Dia menganggap kejadian ini hanyalah strategi PT Godang Tua Jaya untuk menjatuhkan dirinya sebagai calon petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. 

"Saya pertaruhkan jabatan saya untuk masalah sampah. Saya enggak ada mundur, kamu boleh hadapi saya, tapi saya enggak ada mundur," kata Ahok, sapaannya, usai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).

Ahok pun akhirnya meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Memanfaatkan kedekatannya saat menjadi wakil Jokowi di Jakarta, usaha Ahok pun berhasil.

Jokowi pun turun tangan. Jokowi menginstruksikan agar polisi membantu atasi masalah sampah.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji, membenarkan ada peran Jokowi di tengah kisruh sampah Ahok dan DPRD Bekasi. Kini truk sampah DKI melenggang bebas menuju maupun di TPA Bantargebang.

"Yang saya tahu ini ada arahan Pak Presiden (Jokowi) buat selesaikan permasalahan. Mungkin lisan, sampaikan ke Kapolda agar membantu sampah Jakarta," ujar Isnawa di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/11).

Setelah masalah beres, Ahok pun menemui Jokowi di Istana. Selain membicarakan soal sapi, Ahok menyampaikan terima kasih atas bantuan Jokowi yang turut menyelesaikan polemik sampah Jakarta di Bantargebang, Bekasi.

"Enggak ngobrol doang, ya terima kasih lah soal sampah. Beliau perintah polisi," kata Ahok di Istana, Jakarta, jumat (13/11).

Ahok rayu Jokowi supaya bisa ikut kelola sapi

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menemui Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana. Dia meminta Jokowi melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta dilibatkan dalam mengelola kuota impor sapi.

Ahok, sapaan akrabnya, mengusulkan BUMD daerahnya, seperti PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya. "Kita juga harapkan nanti, impor sapi misal dari India atau dari mana, itu kasih kuota impornya ke Dharma Jaya, kita punya pasarkan, gitu konsepnya," kata Ahok di Istana, Jakarta, Jumat (13/11).

Ahok menceritakan, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah melakukan nota kesepahaman dengan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, mengenai kerja sama pengadaan sapi. Apalagi beberapa hari lalu Jokowi telah lakukan peresmian kapal ternak di Bangkalan, Jawa Timur.

Maka dari itu, kata Ahok, usulan memasukkan perusahaan BUMD DKI dalam proyek impor sapi sesuai dengan rencana pemerintah. Sehingga ke depannya Dharma Jaya bertugas membeli dan potong, sedangkan PD Pasar Jaya lakukan penjualan. "Terus kita pengen kita tidak mau kuasai seluruh pemain, tapi kita tidak pengen kalah, kita punya pasar," jelas Ahok.

"Target kita 30 persen, terus impor sapi juga bisa diberikan pada Dharma Jaya, kita harapkan bisa menahan laju inflasi khususnya dari soal daging ini," tambahnya.

Ahok berharap kapal ternak yang diresmikan Jokowi dapat mempersingkat waktu distribusi dan menekan harga. Apalagi kapal itu bakal keliling, dan masuk mampir ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Kapal kan mampir-mampir, nanti di Tanjung Priok kapal sapi ini. Presiden bilang beliau mau jemput," terangnya.

Jokowi dorong bangun MRT

Bulan lalu, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ikut turun tangan dalam proyek infrastruktur Jakarta. Bulan lalu Jokowi meninjau perkembangan proyek pengeboran terowongan Mass Rapid Transit di Patung Pemuda Senayan. Presiden didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) dan Direktur PT MRT Dono Boestami.

"Iya, dulu memang baru posisi ditata, tunnel burring-nya sekarang sudah bekerja saya melihat," kata Jokowi di lokasi, Jakarta, Kamis (8/10).

Jokowi ingin memastikan pengeboran terowongan MRT sudah sampai mana. Transportasi massal bawah tanah, kata Jokowi, merupakan kebutuhan dan peradaban baru.

"Ini adalah peradaban baru, peradaban transportasi massal di bawah tanah. Ini sejarah, kita lihat betul, termasuk regulasi-regulasinya juga ini semua baru. Karena memang ruang bawah tanah seperti apa, kepemilikannya seperti apa," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, presiden memastikan pekerjaan MRT betul-betul tidak masalah. Jokowi senang dengan pekerjaan MRT yang sedang berjalan.

"Saya senang pekerjaan di sini banyak sekali transfer of knowledge, transfer of teknologi, ini juga memberikan wawasan baru bagi tenaga ahli kita, baik dalam pembuatan terowongan yang dibor, langsung diberi blok semen," terangnya.

Jokowi setuju LRT

Mei lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menyambangi istana negara. Kedatangannya untuk menemui Presiden Joko Widodo. Hal itu terkait dengan permintaan izin pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT), di wilayah DKI Jakarta.

"Saya minta untuk bertemu Pak Presiden, beliau juga kebetulan panggil ya udah kita ketemu dan kita bicarakan soal LRT," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/5).

Kepada Jokowi, Ahok menyampaikan rencana Pemprov DKI terkait pembangunan moda transportasi, yang pengoperasiannya minimal bisa mulai dilakukan pada tahun 2018, bersamaan dengan dioperasikannya moda transportasi bergaya Mass Rapid Transit (MRT) itu.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI memiliki skema yang mengatur pembangunan infrastruktur moda transportasi itu, yang nantinya dilakukan oleh pemerintah. Sementara untuk pembelian dan pengoperasian rolling stock (gerbong kereta), nantinya akan dilakukan perusahaan BUMN atau BUMD. "Harus seperti itu, biar balik modal dia," ujar Ahok.

Jokowi, lanjut Ahok, menyetujui skema pembangunan seperti itu. Ahok mengatakan Jokowi meminta ground breaking pembangunan bisa dilakukan pada tahun ini.

Dirinya menambahkan, untuk merealisasikan target yang diberikan oleh presiden itu, Pemerintah Provinsi DKI akan membentuk sebuah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yang khusus mengurusi pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.

Nantinya, BLUD itu akan beroperasi di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, serta tugasnya adalah untuk melaksanakan lelang, guna menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur LRT.

Jokowi redam konflik Ahok dan DPRD

Tudingan dana siluman yang dilancarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terhadap membuat gerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif itu pun mengusung hak angket terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu, bahkan mengancam memakzulkan Ahok dari jabatannya.

Pertengkaran antara Ahok dan DPRD DKI itu mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, bahkan memberikan beberapa saran agar konflik antara keduanya terselesaikan.

"Ini masalah komunikasi politik saja, asal sebetulnya dua-duanya ketemu berkomunikasi carikan solusi cari kan jalan pasti ada. Tapi dalam program e-budgeting ini memang dua tahun yang lalu kita jaga dan memang belum siap," ujar Jokowi usai blusukan di Pasar Pramuka, Jakarta, Sabtu (28/2).

Bagi Jokowi, perselisihan terhadap program baru yang diusulkan eksekutif kerap kali menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan dewan. Akan tetapi, ia memastikan program e-budgeting bisa berjalan jika memang disetujui DPRD.