Amdal reklamasi Teluk Jakarta harus dibahas bersama Jabar dan Banten

Merdeka.com - Pemerhati lingkungan Indiran Tagor Lubis mengungkapkan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) mega proyek reklamasi di utara Jakarta seharusnya dibuat secara parsial. Pasalnya, 17 pulau buatan itu terbentang dari laut Banten hingga Jawa Barat. Untuk itu, amdal yang dibuat harusnya dibicarakan bersama pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat.

"Karena ini melibatkan tiga provinsi maka amdalnya wajib dibuat secara strategis tidak boleh parsial," ujar Lubis saat ditemui di PW NU, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (14/4).

Lubis menututurkan, diskusi soal amndal ini pernah dilakukan oleh pemprov Jabar dan Pemprov Banten dan melahirkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasilnya proyek reklamasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hanya pemprov DKI.

"Wilayah pesisir pantai itu wajib menjadi supervisi Menko. Jadi jangan bebankan masalah itu dipundak Pemprov DKI," ujar dia.

Lubis menilai, di balik mega proyek reklamasi itu, ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi incaran, yakni kata adanya proyek Giant Sea Wall. Jika benar itu terjadi maka akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas.

"Kalau itu dipasang, pulau wilayah konversi Muara Angke akan habis. Itu akan menjadi pusat toksin. Saya khawatir kalau DKI yang berperan nanti masalah ini kusut, maka saya mendorong pemerintah pusat untuk ikut turun menyelesaikannya," ungkap dia.

Tak hanya itu, ia menduga ada harta karun yang memang diincar oleh para pengusaha yang mengembangkan wilayah utara Jakarta.

"Saya kira ada harta karun tersembunyi yang diincar oleh para pengusaha," tutup dia.