Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa amat kesulitan untuk merelokasi 17 ribu kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Sebagain besar warga menolak dipindah ke rumah susun. Mereka memilih tetap tinggal di pinggir waduk.

Alasan keras warga menolak direlokasi ke rumah susun dikarenakan ada kabar dan isu dimintai uang sebesar Rp 5 juta.

"Jadi pengalaman dia mau dapat rusun di Muara Baru itu dimintai Rp 5 juta. Itu yang membuat mereka tidak mampu tinggal di rusun," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (25/1).

Ahok biasa disapa mengakui bahwa permintaan uang sebesar Rp 5 juta terhadap warga yang ingin dipindah ke rumah susun hanyalah dilakukan oleh segelintir oknum. Karena hal itulah warga menjadi lebih sulit untuk dibujuk dan sedikit trauma.

"Unit pelayanan teknis harusnya dijadikan badan layanan umum daerah, BLUD. Nah masalahnya untuk orang-orang yang dipinggiran ini memang ada masalah oknum meminta Rp 5 juta untuk masuk ke dalam rusun," kata Ahok.

"Ini ada calo-calo, bahkan ada orang kelurahan yang ditipu calo itu, juga ada polisi di Rusun Marunda, itu sudah kita coret. Jadi buat orang trauma," pungkasnya.

Diketahui, para warga Pluit sudah dirayu dan diajak ke rumah susun yang dibuat untuk menampung korban banjir. Sayang, sebagian besar tetap menolak. Rencananya, ribuan warga itu akan dipindah ke Rusun siap huni di Marunda, Pulogebang, dan Pegadungan.

Pemprov pun sudah menyediakan perabotan lengkap. Mulai dari kasur hingga televisi. Sedangkan, warga yang ingin tetap tinggal di sekitar Pluit akan disediakan Rusun di sekitar area tersebut namun tanpa sistem siap huni.