Ahok gempur BPK gara-gara uang makan dan beli sayur disorot

Pada Senin kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan opini-nya pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014. BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)."BPK memberikan opini WDP kepada Pemprov DKI," ujar Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerdja Djanegara.Menurut BPK, predikat WDP ini diberikan karena ada beberapa hal yang menjadi sorotan mereka dalam penganggaran keuangan di tahun lalu. Seperti pengelolaan aset, kelebihan bayar perbaikan jalan, kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) kelebihan Rp 3,05 miliar."Beberapa pengelolaan aset masih lemah," tambahnya.Moermahadi menegaskan hasil audit hanya pendapat atau opini tentang kewajaran informasi. Tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan. Sebab, BPK sendiri memiliki standar yang ketat dalam memeriksa keuangan.Apa reaksi Ahok?

Predikat ini, untuk kedua kalinya diterima DKI setelah masuk kepemimpinan periode 2012-2017. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merasa ada kejanggalan dalam pemberian opini tersebut.Salah satunya terkait pengelolaan aset. Sebab, aset yang tengah disorot itu merupakan proyek di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Aset yang dimaksud adalah pembelian lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.BPK menilai pembelian lahan senilai RP 191 miliar itu kemahalan. Padahal, Pemprov DKI sudah membeli lahan itu dengan harga yang murah, sesuai nilai jual objek pajak. Namun menurut BPK, pembelian lahan itu seharusnya dilakukan dengan model taksiran harga (appraisal). Prosedur pembelian itulah yang dianggap sebagai 'temuan' oleh pihak BPK.Ditambah lagi, BPK menyebut jika temuan itu diutarakan saat Ahok memimpin DKI. Padahal, program pembelian lahan seluas 3 hektare itu sudah dimulai, ketika Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI pada 2007-2012 silam."Masak era Foke mau kampanye, BPK beri predikat 'wajar tanpa pengecualian' (WTP). Sementara saya yang diwarisi program itu malah dapat predikat 'wajar dengan pengecualian' (WDP), kata Ahok protes Ahok.Saking kesalnya, Ahok berujar bahwa apa yang BPK temukan di laporan keuangan Pemprov DKI itu, tak akan mempengaruhi popularitasnya di mata warga DKI Jakarta. Sebab, masyarakat lebih merasakan manfaat dan laju pembangunan saat DKI dipimpinnya, daripada saat dipimpin Gubernur lain sebelumnya."Buktinya, Foke yang dapat WTP kalah sama saya yang dapat WDP. Pokoknya yang membuat saya bisa menjadi Gubernur itu bukan BPK, tapi warga DKI, tegas Ahok.Ahok menilai, tidak adanya transparansi dan standar yang jelas dalam penilaian dan proses audit oleh BPK tersebut, membuatnya tak peduli akan kredibilitasnya. Apalagi, banyak kenyataan di mana daerah yang pengelolaan anggarannya tidak jelas dan transparan, justru malah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK."Di daerah yang dapat predikat WTP itu, banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara," ucapnya berang.Tak hanya soal aset yang dipersoalkan Ahok dari audit BPK, lalu apa lagi?

Ahok makin berang saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memintanya melaporkan pengeluaran uang makan atau keperluannya sehari-hari. Bahkan, BPK mengharuskan Ahok merinci hingga ke pembelian bumbu dapur, seperti cabai, bawang, garam dan lada."Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK. Kemarin, dia bisik-bisik ke saya harus laporin, berapa uang cabai, bawang, garam, sayur," ucap Ahok emosi.Dia heran apakah perlakuan ini juga berlaku untuk pejabat lain. Karena dia merasa sampai bumbu dapur harus diaudit tanpa alasan yang jelas."Sekarang saya juga mau tanya sama menteri-menteri, uang makan mereka sampai ke harga cabai itu harus dilaporin gak?" cetusnya.Dia menganggap permintaan BPK sudah merendahkan harga dirinya. Ahok merasa secara tidak langsung dituduh korupsi.Dia menantang balik BPK untuk berani melaporkan harga mereka. Dia meminta BPK jangan cuma berani periksa keuangan pejabat, tapi pimpinannya tak melakukan hal yang sama. "Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua," ujar Ahok."Kalau enggak bisa buktikan, kalian semua enggak boleh jadi anggota BPK. Kalian enggak boleh periksa orang, karena kalian juga bisa ada unsur masalah kalau seperti itu," pungkasnya.BPK sendiri belum memberikan tanggapan melihat kemurkaan Ahok. Akankah predikat WDP membawa ketegangan antara Ahok dan BPK?