Jaksa Sebut Donald Trump Tak Bersekongkol dengan Rusia Saat Pilpres 2016

Laporan akhir penyelidik khusus Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS), Robert Mueller menyatakan Presiden Donald Trump tidak bersekongkol dengan Rusia dalam Pilpres 2016. Laporan ini dirangkum Jaksa Agung William Barr untuk diajukan kepada Kongres AS pada Minggu (24/3) waktu setempat.

Kendati demikian, ringkasan laporan tidak menarik kesimpulan apakah Trump telah secara ilegal menghalangi keadilan (obstruction of justice), atau murni tak bersalah dalam dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016. Laporan tersebut adalah puncak dari investigasi dua tahun oleh Mueller. Hasilnya, beberapa mantan orang terdekat Trump dituntut dan, dalam beberapa kasus, dipenjara.

"Walaupun laporan ini tidak menyimpulkan bahwa presiden melakukan kejahatan, itu juga tidak membebaskannya (dari tuduhan)," tulis Mueller dalam laporannya yang dibacakan Barr, seperti dikutip dari BBC, Senin (25/3).

Trump, yang telah berulang kali melabeli investigasi itu sebagai perburuan penyihir, menyebut hal ini memalukan karena negara harus melaluinya, menggambarkan penyelidikan sebagai pemberantasan kasus ilegal yang gagal.

"Tidak Ada Kolusi, Tidak Ada Menghalang-halangi Keadilan," tulisnya di Twitter.

Ringkasan Laporan kepada Kongres AS

Ringkasan laporan penyelidikan Mueller dirangkum Jaksa Agung William Barr kepada Kongres AS pada Minggu kemarin. Barr menyimpulkan, dengan mengutip langsung tulisan Mueller: "Penyelidik khusus (Robert Mueller) tidak menemukan bahwa orang AS atau pejabat kampanye Trump mana pun berkonspirasi atau secara sadar berkoordinasi dengan Rusia."

Kata-kata Robert Mueller itu adalah hasil akhir dari hampir dua tahun penyelidikan, 2.800 panggilan pengadilan, ratusan surat perintah penggeledahan dan wawancara yang tak terhitung jumlahnya. Disebut ada beberapa tawaran bantuan dari individu yang berafiliasi dengan Rusia untuk kampanye Trump, tetapi mereka tidak pernah menerima tawaran itu.

Bagian kedua surat itu membahas masalah dugaan menghalangi keadilan (obstruction of justice). Ringkasan Barr mengatakan laporan penyelidik khusus bertekad untuk tidak membuat penilaian penuntutan tradisional.

"Karena itu Penyelidik Khusus tidak menarik kesimpulan - dengan satu atau lain cara - apakah perilaku yang diperiksa merupakan menghalangi keadilan (obstruction of justice)," bunyi surat itu.

Barr mengatakan, bukti itu tidak cukup untuk membuktikan presiden melakukan pelanggaran menghalang-halangi keadilan. Jaksa Barr mengakhiri suratnya ke Kongres dengan mengatakan dia akan merilis lebih banyak dari laporan lengkap, tetapi beberapa materi tunduk pada pembatasan publikasi.

"Mengingat pembatasan ini, jadwal untuk memproses laporan sebagian tergantung pada seberapa cepat Kementerian (Kehakiman) dapat mengidentifikasi materi (grand jury) yang oleh hukum tidak dapat dipublikasikan," tulisnya.

"Saya telah meminta bantuan Penasihat Khusus dalam mengidentifikasi semua informasi yang terkandung dalam laporan secepat mungkin," lanjut Barr.

Anggota Kongres yang juga Ketua Komite Kehakiman DPR AS, Jerry Nadler menekankan, jaksa agung tidak mengesampingkan dugaan Trump menghalangi keadilan.

"Barr mengatakan bahwa presiden mungkin telah bertindak untuk menghalangi keadilan ... 'pemerintah perlu membuktikan tanpa keraguan bahwa seseorang, yang bertindak dengan niat korup, terlibat dalam perilaku itu'," kata Nadler.

Senator Richard Blumenthal mengatakan, sementara ada kurangnya bukti untuk mendukung konspirasi kriminal, masih ada pertanyaan apakah Trump telah terkompromi dalam dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016.

Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders menggambarkan temuan-temuan laporan itu sebagai pembebasan dari tuduhan total dan lengkap presiden.

Pengacara Trump, Rudy Giuliani, menanggapi laporan itu. "Lebih baik dari yang saya harapkan," ujarnya.

Senator Mitt Romney menyambut kabar baik itu. "Saatnya bagi negara untuk bergerak maju," cuitnya di Twitter.

Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6