Erdogan bantah tuduhan rekayasa kudeta militer

Merdeka.com - Erdogan bantah tuduhan rekayasa kudeta militer

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini membantah tuduhan dia merekayasa kudeta militer Jumat lalu dengan alasan untuk memperkuat kekuasaannya.

Erdogan sedang berlibur di Marmaris ketika sejumlah tank, helikopter dan jet tempur F16 mengepung Ibu Kota Ankara dan Istanbul.

"Itu informasi yang keliru. Bagaimana mungkin Anda bisa merencanakan hal itu dengan banyaknya korban jiwa dari rakyat sipil? 208 warga sipil tewas, 1.500 orang berbaring di tanah memblokade tank, bagaimana cara Anda melakukannya?" kata dia dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN dan dilansir koran the Daily Mail, Selasa (19/7).

"Itu tidak mungkin. Recep Tayyip Erdogan dan anak buahnya akan jadi orang pertama yang berkorban. Kami mempertaruhkan nyawa demi rakyat. Begitulah cara kami berpolitik," kata dia.

Dalam kesempatan itu Erdogan juga mengatakan dua pengawal pribadinya jadi martir di Marmaris ketika dia hendak menyelamatkan diri di pantai saat berlibur.

"Kalau saja saya masih di pantai itu selama sepuluh atau 15 menit lagi maka saya akan terbunuh atau dijadikan sandera," kata dia.

Sejumlah kalangan, termasuk rival politiknya, ulama Fetullah Gulen, menuding Erdogan sudah merencanakan kudeta militer itu.

Dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Saylorsburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, Gulen menyangkal dia dalang kudeta.

"Saya tidak percaya dunia percaya tuduhan Presiden Erdogan," kata dia, seperti dilansir koran the Guardian, Ahad (17/7). "Ada kemungkinan kudeta itu direncanakan pemerintah untuk memperkuat tuduhan (terhadap Gulen dan pendukungnya)."

Pejabat komisioner Uni Eropa Johannes Hahn kemarin mengatakan ribuan hakim dan pejabat militer yang ditangkap oleh rezim Recep Tayyip Erdogan mengindikasikan pemerintah telah mempunyai daftar nama-nama sebelum kudeta terjadi.

Setelah kudeta militer yang gagal pada Jumat lalu, pemerintah Turki menangkapi hampir 3.000 personel militer dari mulai pejabat setingkat jenderal, kolonel, hingga serdadu berpangkat rendah. Demikian pula dengan ribuan hakim dan jaksa.

"Ini seperti sesuatu yang sudah disiapkan. Daftar nama itu sudah ada, artinya ini sudah disiapkan dan akan digunakan pada saat tertentu," ujar Hahn, seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (18/7). (mdk/pan)