UMKM Dompu Tumbuh 15,25 Persen di 2025, Pemerataan Infrastruktur Perdagangan Jadi Tantangan

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, melaporkan adanya pertumbuhan positif pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sepanjang tahun 2025, jumlah UMKM di wilayah tersebut meningkat signifikan.

Peningkatan ini mencapai sekitar 15,25 persen dibandingkan dengan data tahun 2024. Pertumbuhan UMKM ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang cukup menggembirakan di tengah berbagai tantangan.

Meskipun demikian, pertumbuhan pesat UMKM ini belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan infrastruktur perdagangan. Sebaran pasar, minimarket, dan kelompok pertokoan masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan saja.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, dalam keterangannya di Dompu, Sabtu (31/1), mengungkapkan data terbaru mengenai UMKM. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes), jumlah UMKM pada tahun 2025 mencapai 4.716 unit.

Angka ini menunjukkan kenaikan 15,25 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 4.092 unit. Ahwan Hadi menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan indikator geliat ekonomi masyarakat yang positif.

Faktor-faktor pendorong pertumbuhan UMKM tersebut antara lain dukungan bantuan permodalan, jaminan akses pasar, serta berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM. Upaya-upaya ini berhasil mendorong para pelaku usaha untuk terus berkembang.

Namun, pertumbuhan UMKM yang menggembirakan ini belum diikuti oleh pemerataan infrastruktur perdagangan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem UMKM secara menyeluruh.

Data BPS menunjukkan bahwa sebaran minimarket di Kabupaten Dompu masih belum merata di seluruh kecamatan. Minimarket cenderung terkonsentrasi di beberapa wilayah yang lebih maju.

Kecamatan seperti Woja, Dompu, Kempo, Manggelewa, Hu’u, dan Pekat telah memiliki fasilitas minimarket. Namun, Kecamatan Pajo dan Kilo hingga tahun 2025 masih belum memiliki minimarket.

Situasi serupa juga terjadi pada infrastruktur pasar tradisional. BPS mencatat bahwa tidak semua kecamatan memiliki pasar, di antaranya Kecamatan Hu’u, Pajo, dan Kilo yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut.

Keberadaan kelompok pertokoan sebagai pusat aktivitas perdagangan formal juga masih sangat terbatas. Fasilitas ini hanya ditemukan di Kecamatan Dompu, Kempo, dan Manggelewa, sementara kecamatan lainnya belum memiliki fasilitas serupa.

Menurut Ahwan, ketimpangan sebaran infrastruktur perdagangan berpotensi menimbulkan beberapa masalah serius. Hal ini dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama di wilayah yang minim fasilitas.

Selain itu, peluang pemasaran produk UMKM lokal juga dapat terhambat akibat kurangnya sarana perdagangan. Pelaku UMKM di wilayah terpencil akan kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.

Ahwan Hadi berharap data yang disajikan BPS ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah. Data ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi.

Khususnya, pemerintah daerah diharapkan dapat fokus pada penyediaan sarana perdagangan yang lebih inklusif dan merata. BPS Dompu akan terus memperbarui data potensi desa secara berkala sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Sumber: AntaraNews