Terkuat di Dunia, Ban Produksi Indonesia Dimanfaatkan Truk Kelebihan Muatan

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menilai, ban produksi Indonesia merupakan salah satu atau bahkan yang terkuat di dunia. Namun, dia menyayangkan pemakaiannya yang justru menopang kehadiran kendaraan berlebih muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

Penilaian itu didapatnya pasca berdiskusi dengan pihak asosiasi ban dan casis, atau kerangka bagian bawah kendaraan.

"Saya sudah komunikasi dengan asosiasi ban dan casis, memang disampaikan oleh para asosiasi bahwa ban kita memang yang paling kuat," ujar Budi di Jakarta, Senin (9/3).

Produksi ban yang dibuat dengan fondasi kuat tersebut nyatanya justru melindungi truk atau kendaraan yang kelebihan muatan.

"Pesanan dari sektor industri kendaraan truk (ban dibuat kuat) supaya bisa untuk truk kelebihan muatan dan dimensi," sambungnya.

Mengatasi hal tersebut, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk coba menurunkan kualitas produksi ban.

Dengan adanya penurunan kualitas, Budi menganggap itu dapat memperketat para pemilik kendaraan agar tidak mengoperasikan truk kelebihan muatan. Sehingga jumlah muatan truk tersebut juga dapat disesuaikan dengan kapasitas ban.

"Jadi kalau truk hanya muat untuk 30 ton saja, kalau lebih dari itu bannya akan pecah," tukas Budi.

Badan Usaha Tol Rugi Rp1 Triliun per Tahun Akibat Truk Kelebihan Muatan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit, menilai keberadaan kendaraan berlebih muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan tol dapat merugikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hingga Rp1 triliun per tahun.

Menurut perhitungannya, tiap BUJT biasanya mendapat keuntungan sekitar Rp12 triliun. Dengan begitu, kehadiran truk kelebihan muatan di jalan tol dapat memotong pendapatan 1 bulan laba pada tiap perseroan.

"Jadi kalau kita lihat angka konservatif, itu (kerugian) pasti sekitar Rp1 triliun setiap tahun. Padahal kita tahu data tahun lalu itu pendapatan tol Rp12-13 triliun. Kalau kerugian ODOL sekitar Rp1 triliun, artinya 1 bulan enggak dapat pendapatan. Bagi investasi cukup signifikan," jelasnya di Jakarta, Senin (9/3).

Kerugian tersebut diderita lantaran BUJT harus sering melakukan perbaikan jalan akibat kerusakan yang disebabkan truk berlebih muatan. Di sisi lain, hal tersebut turut merugikan pengguna jalan tol, khususnya kendaraan golongan I yang harus membayar tarif lebih mahal.

"Kan tadinya mustinya pemeliharaan setiap 5 tahun. Kemudian sekarang jadi 3 tahun. Kemudian yang 2 tahun jadi setiap tahun. Itu belanja pemeliharaan secara dini akan menjadi penghitungan kerugian sebenarnya," ucap dia.

"Kalau tidak bisa diserap oleh badan usaha pasti akan ditimbangkan kepada masyarakat luas jadi penyesuaian tarif, atau tarifnya disesuaikan lagi lebih tinggi dari biasanya. Nah ini yang akhirnya masyarakat, golongan I yang paling banyak ikut menanggung akibat dari kendaraan ODOL," tambahnya.

Danang juga bercerita bahwa pihak investor kerap mengeluhkan penindakan aturan ODOL yang belum tegas. Untuk itu, dia meminta penindakan kendaraan obesitas dapat benar-benar maksimal demi menjaga kepercayaan investor.

"Beberapa kali investor nasional menanyakan ke kita bagaimana suatu aturan jelas-jelas landasannya tidak dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu supaya kita untuk mengurangi kerugian aktivitas ODOL," imbuh Danang.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com