Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tarif Naik, Perusahaan Raksasa Bakal Dikenakan Pajak Minimal 15 Persen

Tarif Naik, Perusahaan Raksasa Bakal Dikenakan Pajak Minimal 15 Persen jokowi di G20. ©2021 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Para kepala negara dan pemerintahan G20 menghadiri pertemuan selama KTT G20 di Roma, Italia, pada 30 Oktober 2021. Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai rencana pengenaan pajak minimal 15 persen untuk perusahaan raksasa dunia.

Mengutip Aljazeera, Senin (1/11), aturan pajak baru akan membuat keuntungan perusahaan multinasional besar dikenai pajak dengan tarif setidaknya 15 persen. Para pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia telah mengesahkan pajak minimum global sebesar 15 persen untuk bisnis multinasional besar.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memuji kesepakatan pajak sebagai pengubah permainan. "Di sini, di G20, para pemimpin yang mewakili 80 persen dari PDB dunia, sekutu dan pesaing, memperjelas dukungan mereka untuk pajak minimum global yang kuat," katanya.

Biden mengatakan, kesepakatan ini bukan hanya sekedar menaikkan tarif. Tetapi untuk membentuk kembali perekonomian dunia yang terguncang beberapa waktu terakhir.

"Ini lebih dari sekedar kesepakatan pajak. Ini adalah diplomasi yang membentuk kembali ekonomi global kita dan memberikannya kepada orang-orang kita," katanya.

Cegah Penghindaran Pajak

Aturan pajak, bagian dari rencana reformasi yang ditandatangani oleh hampir 140 negara, akan mempersulit perusahaan multinasional termasuk raksasa seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft atau Apple untuk menghindari pajak dengan mendirikan kantor di yurisdiksi pajak rendah.

Aturan tersebut juga bertujuan untuk mengakhiri persaingan pajak selama beberapa dekade antara pemerintah untuk menarik investasi asing.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memuji dukungan G20 atas kesepakatan pajak sebagai bersejarah sementara Kanselir Jerman Angela Merkel menyebutnya sukses besar. "Ada hal-hal baik untuk dilaporkan di sini.vMasyarakat dunia telah menyepakati pajak minimum bagi perusahaan. Itu adalah sinyal keadilan yang jelas di masa digitalisasi."

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu

Konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini
Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini

Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya