Sumbang Rp350 Triliun ke Negera, Menteri ESDM: Kalau Kesejahteraan PNS Tak Diperhatikan Ya Susah

Bahlil juga mengajak semua insan Kementerian ESDM untuk menatap masa depan dan berbuat lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Sumbang Rp350 Triliun ke Negera, Menteri ESDM: Kalau Kesejahteraan PNS Tak Diperhatikan Ya SusahMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memperjuangkan tambahan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian ESDM.

Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp300-Rp350 triliun setiap tahunnya.

"Jadi kalau karyawan kami kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya susah. Jadi ini bagian dari pada memacu kinerja mereka, tapi juga harus kita perhatikan kesejahteraannya. Itu yang saya maksudkan," katanya di Jakarta, Kamis.

Saat menjadi inspektur upacara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Kamis (10/10), Bahlil berjanji akan memperjuangkan agar pegawai Kementerian ESDM bisa mendapatkan tambahan tunjangan kinerja di akhir masa pemerintahan yang ada.

"Itu tanggung jawab kami, nanti kami akan memperjuangkan sesuai dengan aturan perundangan berlaku," kata Bahlil.

Menurut dia, pegawai Kementerian ESDM sudah banyak bekerja keras, bahkan sampai ada yang bertugas hingga pelosok Indonesia dan wilayah berbahaya seperti di bawah gunung berapi.

"Saya tahu bapak ibu semua sudah banyak bekerja, ada yang di pelosok-pelosok tanah air, ada yang di bawah gunung berapi. Saya tahu bapak ibu semua sudah bekerja keras, tetapi pemerintah mungkin belum memperhatikan kesejahteraan bapak ibu," katanya.

Bahlil juga mengajak semua insan Kementerian ESDM untuk menatap masa depan dan berbuat lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

"Mari kita menatap masa depan yang lebih baik untuk kesejahteraan bangsa, rakyat dan negara," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menteri Bahlil Sudah Minta ke Jokowi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian ESDM. Permintaan ini disampaikan lantaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor produksi hasil tambang terus melonjak.

Sebagai contoh, Bahlil Lahadalia menyampaikan, produksi batu bara pada 2015 hanya di kisaran 461 juta ton. Angka produksinya terus membesar dalam 8 tahun setelahnya.

"Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang di 2023, produksi kita sudah mencapai 775 juta ton batu bara. Sekitar 500-600 juta ton kita ekspor pak, selebihnya (dipakai) dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Tak hanya batubara, lonjakan produksi juga dirasakan komoditas nikel hingga 17 kali lipat, dari 10 juta ton di 2015 menjadi 170 juta ton di 2023. Itu turut berkontribusi pada peningkatan setoran PNBP dari sektor tambang nikel.

"Pendapatan negara kita pak untuk PNBP di 2015, bapak masuk jadi Presiden itu PNBP kita Rp118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir Rp300 triliun pak, jadi 100 persen lebih," terang Bahlil.

Alasan PNS Kementerian ESDM Harus Naik Gaji

Menurut perhitungannya, total setoran PNBP yang telah diberikan dalam kurun waktu 2015-2023 mencapai Rp1.660 triliun. Berdasarkan catatan itu, Bahlil menilai para pegawai Kementerian ESDM berhak menerima pendapatan yang lebih baik.

"Jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM. Saya hanya membacakan Pak, ini bukan kerja saya, kerja tim, karena jadi Menteri belum sampai sebulan Pak. Tetapi saya yakin Pak, Kementerian ESDM butuh kesejahteraan yang baik," ungkapnya.

Pernyataan tersebut pun disambut gelak tawa para pejabat eselon I Kementerian ESDM. Kendati begitu, Bahlil meyakinkan pegawainya memang berhak menerima kesejahteraan yang lebih mapan.

"Katanya pendapatan PNBP-nya 1 tahun Pak kalau diakumulasi dengan dari hulu migas bisa sampai Rp350 triliun. Tapi katanya ya gitu lah, kesejahteraannya masih bingung-bingung Pak. Tapi tenang, habis ini saya akan lobby khusus kepada Bapak Presiden," pungkas Bahlil.