Merdeka.com - Sumatera Barat tengah dilanda kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta PT Pertamina segera mengatasi kelangkaan sejak Kamis (22/3) ini karena berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Kami meminta Pertamina segera menurunkan stok BBM jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat, dan jangan ditahan-tahan sehingga terjadi kelangkaan seperti ini," kata anggota DPRD Sumbar, Afrizal, dikutip dari Antara, kemarin.

Politisi Golkar itu mengatakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan BBM karena maraknya pembelian di SPBU memakai jerigen. Imbasnya ketersediaan menjadi berkurang.

Selain itu, Pertamina juga diminta melakukan pengawasan ketat kepada operator nakal yang menjual bahan bakar bersubsidi seperti Solar dan Premium melalui jerigen. "Kalau tidak ada pengawasan tentu hal ini akan terus berlangsung, Pertamina harus tegas dengan kasus ini," kata dia.

Sementara, Ketua Komisi II bidang ekonomi DPRD Sumatera Barat Yuliarman mengatakan yang paling dirugikan dalam kelangkaan BBM ini adalah masyarakat miskin seperti nelayan yang membutuhkan Solar untuk mencari penghidupan di laut.

"Kami meminta ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Pertamina agar persoalan ini tidak lagi terjadi," kata dia.

Menurut dia apabila pemerintah daerah dilibatkan dalam pengawasan bahan bakar, tentu dapat dibentuk sebuah perda tentang pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi di daerah ini.

"Kami melihat memang ada celah bagi perusahaan atau angkutan transportasi milik perusahaan besar menggunakan bahan bakar bersubsidi, karena perusahaan cenderung meminimalkan biaya angkutan dengan memilih bahan bakar bersubsidi," kata dia.

Sebelumnya kalangan nelayan di Muaro Kota Padang, Sumatera Barat mengeluh tidak bisa melaut karena pasokan bahan bakar minyak jenis bio solar tersendat sejak beberapa hari terakhir.

"Kini kapal-kapal nelayan yang membutuhkan bahan bakar terpaksa merapat di Muaro Padang memunggu bahan bakar tersedia, karena sejak empat hari terakhir tidak datang," kata Ketua Kelompok Nelayan Kapal Ikan (KNKI) Muaro Padang, Anjang.

Menurut dia kebutuhan setiap kapal itu sebanyak 800 liter untuk melaut selama dua pekan, sedangkan dalam anggota yang ada di dalam kelompok KNKI ada 12 kapal.

"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pertamina, Dinas Perikanan Kota Padang dan DKP Provinsi, namun belum jelas tindaklanjutnya," kata dia.