Sulit Bangun Rumah Murah di Jabodetabek Karena Tanah Sudah Dikuasai Pengembang Besar
Merdeka.com - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pembangunan rumah subsidi sulit dilakukan di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Itu lantaran lahan-lahan di perkotaan saat ini sudah dikuasai oleh para pengembang besar sehingga harga tanahnya mahal.
"Kenyataannya di Jabodetabek lahan dikuasai pengembang besar. Untuk kembangkan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) susah kalau cari tanah yang murah," kata Khalawi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/7).
Oleh karenanya, dia kini terus mendorong inisiasi pembuatan bank tanah (land bank) yang berfungsi untuk mengorganisir agar tanah yang dimiliki negara bisa dikelola dan dialokasikan secara baik. "Untuk membangun rumah MBR sangat susah, makanya kita sedang mencoba mendorong di UU Pertanahan tentang adanya pasal land banking," ujar dia.
Hunian Vertikal Menjadi Solusi
Akibat kesulitan mendapatkan lahan tersebut, pemerintah disebutnya juga terus berupaya untuk menambah hunian vertikal di kota besar yang terintegrasi dengan moda transportasi dalam skema Transit Oriented Development (TOD).
"Di Jabodetabek ada 56 titik, baru kita bangun 11 titik. Ini memang masih BUMN di Perumnas, dan BUMN lain yang diiniasi oleh Kementerian Perhubungan. Namun ke depan sisanya memang swasta sudah mulai masuk," jelasnya.
"Kemudian public housing, ini ada program kita 5 tahun ke depan. Kita kawal sama-sama ada 1 juta unit," pungkas Khalawi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat sejumlah tahapan pembangunan rumah Siwaluh Jabu yang dibantu dukun.
Baca SelengkapnyaPenugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca SelengkapnyaAkibat banjir, masyarakat beraktivitas menggunakan paruh karena akses jalan tidak bisa dilalui.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaAlasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaDia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya