Sudah setahun lowongan dokter PNS di daerah terpencil tak laku
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengakui lowongan untuk menjadi dokter pemerintah di daerah terpencil sepi peminat. Meskipun pemerintah sudah membedakan rekrutmen dokter tersebut dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lainnya yang harus melalui tes.
Pemerintah membuka lowongan tersebut sejak tahun lalu. "Kita butuh 3.000 dokter untuk di kecamatan terpencil, pulau terluar dan tidak diminati tanpa tes. Ini tidak laku. Sudah satu tahun pengumumannya di website Kementerian PAN-RB," ucap Azwar di Jakarta, Kamis (27/2).
Hingga saat ini, baru sekitar 500 dokter yang menerima tawaran pemerintah tersebut. Atas dasar itu, lowongan menjadi dokter pemerintah di daerah terpencil masih akan tetap dibuka.
"kalau mau daftar dan ditugaskan kabupaten atau kecamatan terpencil kita angkat jadi PNS tanpa tes. Sekarang dokter di daerah ramai baru bersaing," katanya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi.
Baca SelengkapnyaHal itu bisa terjadi karena pada formasi tahun 2023, lowongan dokter lebih banyak PPPK, sehingga para dokter tidak terlalu tertarik.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan PNS tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Fresh graduate bisa mengikuti seleksi CPNS untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk talenta digital dan banyak sektor lainnya.
Baca SelengkapnyaDokter Lo tutup usia pada Selasa (9/1) di RS Kasih Ibu, Solo.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaTerkait kuota CPNS bagi para lulusan baru tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaCukup banyak alat bukti yang telah dikantongi penyidik, baik didapat dari TKP maupun serahan dari pelapor.
Baca Selengkapnyajumlah formasi yang disetujui itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.
Baca Selengkapnya