Sri Mulyani Tunggu Kajian Erick Thohir Terkait Suntikan Uang Negara untuk Jiwasraya
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka opsi pemberian suntikan dana atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Namun, pemberian suntikan dana tersebut setelah adanya laporan final penyelidikan gagal bayar dari Kementerian BUMN.
"Kita nanti melihat proposal yang sifatnya lebih final, termasuk berbagai kemungkinan. Kalau sampai akan ada intervensi dari ultimate shareholder yakni Kemenkeu dalam bentuk apapun, maka itu masuk ke UU APBN," ujarnya di Pasific Place, Jakarta, Rabu (26/2).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sangat selektif terhadap penggunaan uang negara. Sehingga, untuk kasus Jiwasraya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap seluruh aset dan ekuitas.
"Uang itu selektif untuk apa saja. Untuk Jiwasraya, secara corporate governance ditangani Kementerian BUMN sebagian BUMN di mana keseluruhan pengelolaan BUN itu di bawah kewenangan BUMN yang bicara corporate governance. Kemenkeu bagian ultimate shareholder," jelasnya.
"Dalam situasi ini, pemerintah melakukan stock taking, berapa kewajiban yang dihadapi dan berapa kemampuan aset dan ekuitas mereka untuk penuhi kewajiban tersebut. Karena adanya gap, maka dilakukan langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi itu," sambungnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan keadilan bagi pemegang polis dan keuangan negara. "Tentu ada treatment dari Kementerian BUMN untuk ciptakan keadilan ke seluruh pemegang polis maupun keuangan negara. Itu harus dibuat seimbang," tandasnya.
Erick Thohir Masih Kaji Besaran Suntikan Dana untuk Jiwasraya
Pemerintah Jokowi masih terus membahas besaran suntikan dana melalui Penanaman Modal Negara (PMN) demi menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan memenuhi kewajiban pembayaran polis ke nasabah.
"(Besaran dananya) masih didiskusikan di Panja (panitia kerja) nanti kan pasti juga selain ada panja yang di Komisi VI pasti ada diskusi di komisi XI," kata Menteri BUMN Erick Tohir di Jakarta, Selasa (25/2).
Setidaknya, ada 3 opsi penyelamatan Jiwasraya. Pertama atau Opsi A berupa Bail In yakni dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya. Pertimbangannya ialah dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Tapi, ada risiko gugatan hukum jika dilakukan pembayaran sebagian.
Kedua atau Opsi B berupa Bail Out yakni dukungan dana pemerintah. Opsi ini tidak dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait baik dari OJK maupun KSSK.
Ketiga atau Opsi C, berupa likuidasi atau pembubaran perusahaan. Langkah ini harus dilakukan melalui OJK. Namun, memiliki dampak sosial dan politik yang cukup signifikan.
"Opsinya kita melakukan business to business solusi tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN (Penanaman Modal Negara). Jadi bukan dibalik loh, bukan PMN. Tapi masih diskusi," tambah Erick.
Namun Erick belum menyebutkan nilai PNM yang akan dikucurkan pemerintah. "Belum bisa, tergantung mau dipercepat atau dimundurkan sesuai dengan restrukturisasi kan kalau pembayaran 4 tahun berbeda dengan 8 tahun," ungkap Erick.
Sedangkan restrukturisasi Jiwasraya juga akan dilakukan secara pararel. "Restrukturisasi jalan terus yang bulan Maret ini tidak menunggu (PMN)," tambah Erick.
Jiwasraya diketahui sudah merugi sejak 2006, namun catatan keuangan dibuat window dressing, sehingga tampak untung. Untuk menutupi kerugian, perseroan bahkan membeli saham-saham gorengan di pasar modal yang makin menambah kerugian.
Untuk memperbaiki kondisi Jiwasraya tersebut, Erick menyatakan akan membuat "holdingisasi" PT Jiwasraya Persero untuk dapat mendatangkan dana segar sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun.
Lalu pemerintah akan mencarikan investor untuk anak perusahaan Jiwasraya, Jiwasraya Putra untuk mendapat dana segar sebanyak Rp1 triliun-Rp3 triliun.
Selanjutnya ada aset saham yang saat ini dideteksi valuasinya mencapai Rp2 triliun-Rp3 triliun untuk mendapatkan saving plan.
Selain holdingisasi, Erick juga akan melakukan restrukturisasi terhadap produk-produk Jiwasraya. "Untuk holdingisasi saya cek lagi, kepala holdingnya salah satunya Bahana," tambah Erick.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaYustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnya