Sri Mulyani Siap Tambah Anggaran Rp17 Triliun untuk Putaran Kedua Pilpres

Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.

Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.

Anggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.

Dia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.

Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.

Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.

Penjarahan terjadi di kediaman Sri Mulyani, di Bintaro, Tangerang Selatan, pada Minggu dini hari (31/8) pukul 02.00 wib

Menurutnya, efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,7 triliun, sesuai Inpres 1/2025.

Menkeu mengatakan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bukanlah sesuatu yang baru karena mendukung positif demi mendukung APBN tetap sehat.

Menurut Menteri Keuangan, banyak investor sering memilih kabur jika ditawarkan proyek pembangunan

Prabowo, dalam pidatonya, mengungkapkan bahwa perintah ini telah disampaikan ke jajaran menterinya.

Prabowo Subianto mencari-cari keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat bicara soal kesejahteraan hakim

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi santai kelakar Presiden Prabowo Subianto tentang 'PKB harus diawasi', menegaskan tidak ada maksud lain di balik candaan tersebut.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Dukungan Projo Prabowo-Gibran yang telah terjalin sejak awal. Apa makna di balik komitmen kuat ini?

SBY meminta Prabowo dan Jokowi untuk mengendalikan pendukungnya kala itu.

Menurut Bima, angka tersebut jauh lebih rendah dibanding Pileg dan Pilpres 2019 silam.

Tokoh FPI ini kaget ada ulama yang dikafir-kafirkan ketika ada perbedaan politik. Dia menegaskan, bahwa harus menghormati ijtihad politik orang lain.

Calon dari PDIP, Andika Perkasa - Hendrar Prihadi hanya mencapai suara sebanyak 41,76%.