Sri Mulyani Catat 300.000 Wajib Pajak Manfaatkan Insentif Pemerintah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa lebih dari 300 ribu wajib pajak (WP) telah mendapatkan manfaat dari insentif pajak dari pemerintah per 18 Juni 2021.
"Untuk insentif pajak 2021 telah diberikan kepada berbagai WP dan jenis pajak," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin (21/6).
Sri Mulyani mengatakan, untuk insentif dunia usaha berdasarkan PMK-9 yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp36,02 triliun meliputi PPh Pasal 21 untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp1,32 triliun oleh 90.317 WP.
Kemudian insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha yaitu PPh Pasal 22 Impor senilai Rp10,09 triliun oleh 15.709 WP, PPh Pasal 25 senilai Rp15,55 triliun oleh 69.087 WP, dan restitusi PPN Rp1,39 triliun oleh 819 WP.
Selanjutnya, insentif untuk penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum yakni PPh Pasal 25 senilai Rp6,84 triliun oleh seluruh WP Badan serta insentif untuk membantu UMKM yaitu PPh Final UMKM Rp0,32 triliun oleh 127.549 UMKM.
Sri Mulyani melanjutkan, sebanyak 2.711 WP telah membeli hunian dengan memanfaatkan insentif PPN DTP Rumah berdasarkan PMK-21.
Tingkatkan Daya Beli
Dia menuturkan, insentif tersebut meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi.
Insentif ini dimanfaatkan oleh 2.711 pembeli dan 519 penjual dengan nilai insentif Rp79,99 miliar meliputi Rp66,33 miliar untuk harga rumah di bawah harga Rp1 miliar dan Rp13,66 miliar untuk rumah harga sekitar Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.
Sementara itu, insentif PMK-31 yakni PPnBM DTP kendaraan bermotor telah dimanfaatkan WP mencapai Rp428,67 miliar oleh lima penjual sehingga mampu meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif sekaligus mengungkit konsumsi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnya