SP BTN berdoa Dahlan tidak ada lagi di kabinet baru mendatang

Merdeka.com - Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) terbuka untuk kembali dilanjutkan saat pemerintahan baru. Saat ini memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah 'menggagalkan' aksi korporasi BUMN ini.

Ketua Serikat Pekerja (SP) Bank BTN, Satya Wijayantara, mengatakan pihaknya akan menyurati calon presiden (capres) untuk menjamin tidak melakukan rencana akuisisi seperti sebelumnya. "Eksistensi BTN harus dipertahankan. Tapi tentunya akan dibuka pada pemerintahan yang baru," ujarnya di Hotel Blue Sky, Jakarta, Selasa (6/5).

Menurutnya, beberapa kandidat capres telah menyatakan komitmennya menolak akuisisi tersebut. "Kecenderungannya kalau untuk Presiden SBY tidak ada. Artinya kalau presiden yang baru kan kita lihat trennya sekarang yang populer yang kemungkinan ada Jokowi dan Prabowo Subianto. Dua orang itu kita sudah berkomunikasi. Mereka sudah menolak," jelas dia.

Untuk itu dia berharap, agar di pemerintahan baru mendatang, Dahlan Iskan tidak terpilih lagi menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap semena-mena memutuskan untuk melakukan penjualan saham BTN sebesar 60,14 persen ke Bank Mandiri.

"Mudah-mudahan pemerintah yang baru, si Dahlan Iskan tidak terpilih, sehingga kemudian BTN bisa aman ke depannya," ungkapnya.

"Kita menitipkan kepada presiden yang mendatang, tolong kantor Kementerian BUMN itu dipilih orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan dan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Bukan seperti sekarang ini. Kementerian BUMN didominasi orang-orang yang berpikiran terhadap neolib. Dia hanya memikirkan angka-angka ekonomi," tutup dia.