Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo menawarkan solusi untuk perbaikan ekonomi negara ke depan. Drajad bersama timnya bakal menumbuhkan ekonomi Indonesia yang mandek di angka 5 persen.

"Kita akan memecahkan deadlock di ekonomi Indonesia yang sekarang tertahan di 5 persen. Jadi kita akan menargetkan minimal untuk tahun 2020 6 sampai 6,5 persen," katanya usai diskusi ekonomi bersama Jurnalis Asing di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/11).

Ekonom tersebut memaparkan, ada kebijakan pemerintah yang anti bisnis dan anti pertumbuhan. Hal tersebut yang menyebabkan rusaknya pertumbuhan ekonomi.

"Sudah saya kasih contoh, terkait industri semen, ada satu industri yang sudah terlanjur investasi besar besaran kemudian sumber bahan bakunya menjadi tertahan karena izin tanahnya terganggu. Jadi ini akan kita perbaiki," ucapnya.

Kemudian, timnya kedepan bakal fokus pada sektor pertanian dan pedesaan. Termasuk di dalammya mencakup stabilisasi harga bahan makanan. Stabilisasi harga tersebut ditujukan untuk konsumen dan petani.

"Sehingga bulog akan diberi peran lebih signifikan untuk mengamankan supaya ketika panen harga tidak terlalu rendah bagi petani ketika paceklik harga tak terlalu mahal bagi konsumen. Hal tersebut sudah pernah dilakukan di masa lalu. Ini akan kita lakukan tentu perlu dana, dananya akan disiapkan," papar Drajad.

Kemudian, dia menjelaskan cara mempercepat pertumbuhan ekonomi negara target 6 sampai 6,5 persen di tahun 2020 dengan reformasi pajak. Pihaknya akan menaikkan penghasilan tak kena pajak (PTKP) dan akan menurunkan PPH Pasal 21. PPH 21 tersebut berlaku untuk korporasi dan orang pribadi.

"Mungkin yang kita lihat pertama dulu yang pribadi tapi yang korporasi tetep.Itu akan kita turunkan sehingga kita bisa turunkan rate nominal pajak tapi dengan penurunan rate nominal, itu orang jadi males pengki pengki dengan pegawai pajak. Dia akan bayar pajak lebih banyak, itu biasanya akan meningkatkan rate efektif dari penerimaan pajak," ujar Drajad.

"Tentu akan ada penegakan pajak tanpa menakut menakut-nakuti yang kemarin ini kan orang ditakut takuti. Sehingga ketika ditakut takuti akhirnya uangnya disembunyikan, akhirnya tak mau belanja untuk beli barang retail, dia tak mau lagi transaksi properti sehingga justru membuat pertumbuhan jadi terhambat. itu salah satu contoh kebijakan anti pertumbuhan anti bisnis," pungkasnya.