Serangan Menteri Sudirman Said soal kebijakan energi era SBY

Merdeka.com - Kabinet kerja di bawah komando Jokowi-JK sudah enam bulan menjalankan roda pemerintahan. Segudang persoalan dihadapi kabinet baru.

Meski sudah berganti tampuk kepemimpinan, tetap saja kinerja pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seolah tidak bisa dilepaskan. Sejumlah persoalan negeri ini disebut-sebut sebagai buah warisan SBY yang berkuasa 10 tahun.

Salah satu menteri di kabinet kerja pemerintah Jokowi-JK yang cukup rajin mengkritik kinerja pemerintahan sebelumnya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman bahkan menuding SBY cuma memikirkan kehidupan rakyat dengan subsidi, namun melupakan pembangunan energi.

"Yang paling miris, kita habiskan subsidi energi Rp 2.600 triliun untuk 10 tahun. Tapi untuk subsidi energi baru sangat minimal," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (14/4).

Ternyata bukan hanya soal energi baru terbarukan yang dikritik oleh Sudirman, ada sejumlah masalah energi yang tidak bisa dipecahkan SBY. Merdeka.com merangkum daftar sindiran dan kritik mantan Dirut PT Pindad ini. Berikut paparannya.

Melupakan sumber energi baru

Sudirman menuturkan, pemerintah SBY melupakan pembangunan energi, tapi selalu memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap tahunnya.

Seharusnya justru mendorong pembangunan energi baru terbarukan. Sehingga yang terjadi selama ini sumber energi fosil makin tergerus seiring makin tingginya konsumsi BBM.

"Sekarang kita harus ubah pikiran yang baru yang utama," ujarnya.

Habiskan Rp 2.600 triliun selama 10 tahun

Sudirman bahkan menuding SBY cuma memikirkan kehidupan rakyat dengan subsidi, namun melupakan pembangunan energi.

"Yang paling miris, kita habiskan subsidi energi Rp 2.600 triliun untuk 10 tahun. Tapi untuk subsidi energi baru sangat minimal," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (14/4).

Tak becus kelola migas

Sudirman mengkritik pemerintah SBY - Boediono terkait minimnya serapan anggaran infrastruktur migas, hanya 15 persen saja. Sehingga yang terjadi adalah bobroknya pengelolaan migas karena banyak kepentingan di dalamnya. 

Bahkan dirinya menuding SBY cuek dan tidak sepenuh hati mengurus perusahaan BUMN bidang migas. Ini berdampak pada mandeknya kemajuan sektor migas nasional.

"Dulu sebelum saya, banyak kelucuan-kelucuan. Itu karena banyak hal yang sifatnya non teknis. Terlalu banyak kepentingan," ucap Sudirman dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Krisis Listrik

Sudirman menuding krisis listrik di Indonesia dimulai dari pemerintah SBY - Boediono. Terutama pasokan listrik di wilayah Timur Indonesia. Belum lagi, listrik di wilayah Sumatera juga mengalami cadangan bahan baku.

"Jadi, kalau terjadi di mana-mana byarpet itu sesuatu yang sebetulnya adalah hasil dari tindakan kita pada tahun-tahun yang lalu dan ini tidak akan kita ulangi. Beberapa yang diputuskan bahwa kita ingin menyederhanakan prosedur, memangkas perizinan, memangkas dokumen dan birokrasi yang tidak perlu," ujarnya saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (10/11).

Karena itu pemerintah Jokowi-JK berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setidaknya, Sudirman bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan transparan terhadap proyek kelistrikan.