Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berencana menunjuk konsultan berpengalaman di bidang divestasi dalam pengalihan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir yaitu PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya, keberadaan perusahaan karena tidak sesuai dengan visi misinya dalam memajukan kota Jakarta.

"Saya akan tunjuk konsultan yang berpengalaman di bidang divestasi, karena perusahaannya sendiri bagus, dan dikelola secara baik. Karena tidak sesuai dengan visi kami maju kotanya, bahagia warganya," ujar Sandiaga usai menghadiri Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).

Sandiaga mengatakan, kepemilikan saham Pemprov Jakarta pada perusahaan bir merupakan suatu hal yang tidak pantas. Dia mengatakan akan mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk mendorong perekonomian masyarakat Jakarta.

"Tapi tidak pantas dan tidak strategis sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak mengurus harta hidup orang banyak," ungkapnya.

"Kami fokus untuk lebih banyak mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasis UMKM dan kewirausahaan," tambahnya.

Sebelumnya, Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berniat menjual saham Pemprov DKI Jakarta pada perusahaan bir di PT Delta Djakarta Tbk. Mereka beralasan, itu perlu dilakukan lantaran bukan prioritas dan keuntungan didapat dianggap tidak syariah bagi Jakarta.

"Kalau bisa kita gunakan dana hasil penjualan yang lebih bermaslahat buat masyarakat, dari pada menunggu deviden dari sebuah investasi yang sangat-sangat tidak syariah," kata Sandiaga kepada merdeka.com, Selasa (24/1) kemarin malam.

Sandiaga menuturkan, pembahasan itu sudah dilakukan timnya bila memenangkan Pilgub DKI nanti. Sebab pihaknya bakal lebih mengutamakan anggaran Pemprov DKI demi memajukan pendidikan maupun ketersediaan lapangan kerja bagi warga.

"Kepemilikan perusahaan yang memproduksi minuman keras bukan prioritas pembangunan DKI ke depan, dan jauh dari konsep kita untuk menghadirkan kota Jakarta yang membantu dan membela rakyat," tegasnya.

Meski berencana menjual saham di perusahaan penyalur minuman beralkohol, Sandiaga menegaskan bukan berarti melarang adanya minuman keras di Jakarta. Namun, pihaknya bakal menunggu keputusan DPR. Apalagi para anggota dewan tengah membahas aturan minuman alkohol di Indonesia.

"Kita nanti cermati apa yang jadi keputusan tentunya akan kita pastikan untuk kita taat dalam koridor hukum," terangnya.