RUU Omnibus Law: Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Usaha Tambang

Senin, 24 Februari 2020 17:21 Reporter : Merdeka
RUU Omnibus Law: Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Usaha Tambang Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Banten Deri. ©Liputan6.com/Athika Rahma

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai beragam pro dan kontra, meskipun baru drafnya saja yang tersebar di berbagai media.

Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Banten, Deri mengatakan, memang bukan posisi pemerintah daerah untuk menolak atau menyetujui RUU Omnibus Law. Namun, sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk meneruskan perintah dari pusat, tak terkecuali dalam melakukan penerbitan izin, pembinaan hingga pengawasan kegiatan usaha tambang di daerah.

Menurut Deri, pengawasan kegiatan usaha tambang tingkat daerah saja (baik provinsi maupun kabupaten/kota) sudah cukup melelahkan. Dirinya mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat untuk mengatur itu semua jika RUU Omnibus Law disahkan.

"Pengalaman kami, waktu itu di UU nomor 23/2014 kewenangan soal pengawasan, izin, pembinaan dari kabupaten/kota dipindah ke provinsi. Dan itu kami cukup kewalahan. Nah, apakah pemerintah pusat sudah siap?," ujar Deri pada diskusi Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Pertambangan Minerba di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (24/2).

Deri melanjutkan, di Dinas ESDM Provinsi Banten saja, kesiapan sumber daya manusia (SDM) nya kurang memadai. Untuk menangani kegiatan operasi produksi usaha tambang 100 perusahaan, tenaga yang dikerahkan hanya berjumlah 2 orang saja.

"Ditambah lagi kami tidak dilengkapi sarana dan prasarana dari pusat, sehingga kami daerah menyediakan sebisa daerah," imbuhnya.

1 dari 1 halaman

Berharap Tambang Berjalan Lancar

berjalan lancar rev1

Lebih dari itu, jika memang diketok palu, Deri berharap pelayanan usaha tambang ini bakal tetap berjalan dengan lancar sehingga tidak mengganggu sektor lainnya. Seperti diketahui, bukan cuma pengurusan investasi saja yang terdampak jadi lebih lama, namun konflik wilayah, masalah lingkungan hingga masalah pendapatan masyarakat pasti akan ikut terpengaruh.

"Makanya harus betul-betul siap. Masyarakat daerah ini punya keterikatan dengan Sumber Daya Alam (SDA) di tempatnya, sehingga kalau dieksplorasi dan eksploitasi, wajar saja mereka akan terpengaruh," tutup Deri.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com [idr]

Baca juga:
Pemerintah Sebut Omnibus Law Tak Hilangkan Upah Minimum Buruh
Pemerintah Bakal Gelar Roadshow Sosialisasi Omnibus Law
Korupsi Disebut Jadi Biang Kerok Investasi Indonesia Terseok-seok
Ombudsman Sarankan DPR Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke Pemerintah
RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Asing Dikhawatirkan Bebas Masuk Indonesia
PKB Dukung RUU Cipta Kerja

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Omnibus Law
  3. Tambang
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini