Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memperluas aturan mengenai tarif baru ojek daring (online) di sebanyak 41 kota yang dibagi menjadi tiga zonasi mulai tanggal 1 Juli 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, keputusan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dengan dua aplikator, Go-Jek dan Grab mengenai kelanjutan penerapan Peraturan Menteri No 12 dan Keputusan Menteri No 348.

"Setelah kita lakukan di lima kota sebagai pilot project sesuai arahan menteri perhubungan. Akhirnya kemarin kita menemukan titik temu kembali dengan dua aplikator dan setelah dirapatkan mulai tanggal 1 Juli kita sudah memberlakukan lagi di 41 kota," kata Budi Setiyadi dikutip Antara.

Salah satu aplikator, Go-Jek merespons cepat ketetapan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojek online di seluruh 41 kota operasional.

"Kami telah menyesuaikan tarif di seluruh kota operasional kami sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Dirjen Hubdar yang diterima hari ini (2/7) perihal Penambahan Wilayah Pemberlakuan Biaya Jasa," ucap Chief of Corporate Affairs Go-Jek, Nila Marita dalam keterangan resminya.

Dia menambahkan Go-Jek senantiasa punya misi yang sama dengan pemerintah untuk memastikan pendapatan mitra driver yang berkesinambungan dan mendukung iklim industri yang sehat.

"Sebagai karya anak bangsa, Go-Jek akan terus menjadi yang terdepan dalam memastikan kenyamanan mitra dan pengguna layanan GOJEK," ungkapnya.

Sementara itu, penyedia layanan jasa ojek online (ojol) asal Malaysia, Grab baru mulai pekan depan memberlakukan aturan tersebut dan itupun dilakukan secara perlahan.

"Saat ini kami memonitor bahwa sebagian besar dari daftar kota tersebut sudah mengikuti ketentuan yang baru dan sedikit sisanya paling lambat pada awal minggu depan," ucap Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno.

Grab katanya senantiasa mendukung dan mematuhi peraturan pemerintah di Indonesia. Di Indonesia, layanan Grab sudah tersedia di 224 kota/kabupaten dari Sabang sampai Merauke.

Adapun 41 kota tersebut, berdasarkan zona yakni zona I, Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Belitung, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kab.Probolinggo, Kab.Pasuruan, Kab.Kudus, dan Madura.

Sementara itu, zona II yang terdiri atas wilayah Jabodetabek sudah diberlakukan seluruhnya di Kota Jakarta, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi.

Pemberlakuan tarif atau biaya jasa pada zona III terdiri atas Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, Kota Mataram, Kota Ku pang, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Ambon, dan Kota Jayapura.