Petani Wajib Lapor Rencana Panen Padi Penajam Paser Utara, Optimalkan Serapan Gabah

Petani di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini diwajibkan untuk melaporkan rencana panen tanaman padi mereka. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan serapan gabah kering panen (GKP) dari para petani setempat. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan keuntungan bagi petani.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Gunawan, menegaskan pentingnya langkah ini. “Hasil panen padi harus diikuti serapan yang cepat, agar petani tetap untung,” ujarnya saat ditanya mengenai panen tanaman padi di Penajam. Pelaporan rencana panen dilakukan melalui penyuluh pertanian.

Dengan koordinasi yang efektif antara petani, penyuluh, dan pihak penyerap, diharapkan produksi padi tidak akan berujung pada penurunan harga GKP. Kebijakan ini menjadi krusial untuk melindungi kesejahteraan petani di tengah musim panen.

Optimalisasi serapan gabah menjadi fokus utama pemerintah daerah di Penajam Paser Utara. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap hasil panen padi dapat terserap dengan baik oleh pasar. Pelaporan rencana panen melalui penyuluh merupakan kunci dari strategi ini.

Gunawan menambahkan, “Agar serapan dapat dioptimalkan petani diminta melaporkan rencana panen melalui penyuluh,”. Proses pelaporan ini memungkinkan pihak terkait untuk mempersiapkan mekanisme penyerapan yang efisien. Ini juga membantu menghindari penumpukan gabah yang dapat menekan harga jual.

Koordinasi yang kuat antara petani, penyuluh, dan pihak penyerap sangat vital. Jalur serapan GKP sejauh ini masih terkendali berkat sinergi tersebut. Upaya ini memastikan petani tidak merugi akibat fluktuasi harga.

Badan Urusan Logistik (Bulog) bersama mitra penggilingan padi lokal berperan penting dalam menyerap hasil panen petani. Kesiapan Bulog dan mitra menjadi jaminan bagi petani bahwa gabah mereka akan terserap. Ini memberikan kepastian pasar bagi produksi padi.

Penggilingan padi lokal berkontribusi signifikan dalam penyerapan GKP. Tidak ada batas minimal tonase yang diberlakukan, selama gabah memenuhi standar kualitas panen. Fleksibilitas ini sangat membantu petani skala kecil.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan HPP ini krusial untuk mencegah potensi permainan harga yang merugikan petani. “Harga beli gabah selalu diawasi dan dijaga jangan sampai pembelian di bawah HPP,” kata Gunawan.

Pengawasan ketat terhadap harga pembelian gabah terus dilakukan. Tujuannya adalah untuk melindungi petani dari praktik-praktik yang tidak adil. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga yang layak sesuai dengan kualitas gabah mereka.

Realisasi tanam padi di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan capaian yang positif. Tercatat realisasi tanam mencapai 7.118 hektare dari target 7.000 hektare sepanjang Oktober 2025 hingga Maret 2026. Ini menandakan peningkatan aktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Sekitar 6.064,75 hektare lahan padi di antaranya mulai dipanen pada musim pertama 2026. Petani di Penajam Paser Utara umumnya melakukan panen dua kali dalam setahun. Rata-rata hasil panen mencapai 5,32 ton per hektare.

Target panen tanaman padi pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 50.329 ton GKP. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari hasil panen sebelumnya. Pada tahun 2024, hasil panen tercatat 48.188 ton GKP, dan meningkat menjadi 50.250 ton GKP pada tahun 2025.

Penyerapan gabah oleh Bulog dari petani Kabupaten Penajam Paser Utara juga terus menunjukkan angka yang substansial. Hingga akhir tahun 2025, Bulog telah menyerap sekitar 11.000 ton GKP. Ini menegaskan komitmen Bulog dalam mendukung petani lokal.

Sumber: AntaraNews