Pemerintah Buka Peluang Relaksasi Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel di Tengah Gejolak Harga Global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan potensi relaksasi terukur terhadap penetapan kuota produksi batu bara dan nikel. Kebijakan ini dipertimbangkan menyusul lonjakan harga komoditas global yang signifikan. Kenaikan harga dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Jakarta pada Kamis, 26 Maret, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pemerintah melihat adanya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor komoditas ini. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Relaksasi ini akan dilakukan secara terukur, dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memaksimalkan keuntungan bagi negara. Ini menjadi strategi penting di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.

Lonjakan Harga Komoditas Global Memicu Relaksasi Kuota Produksi

Harga batu bara mengalami kenaikan drastis dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026. Semula di bawah 120 dolar AS per ton, kini melampaui 130 dolar AS per ton. Kenaikan ini terjadi setelah sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada Juli 2025 akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Pemicu utama lonjakan harga ini adalah pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran. Konflik tersebut menciptakan gangguan signifikan pada distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional. Kondisi ini secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan dan harga batu bara sebagai alternatif energi.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa relaksasi akan dilakukan jika harga komoditas tetap stabil dan bagus. Kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga global. Namun, relaksasi akan tetap terukur dan terbatas demi menjaga kestabilan pasokan, permintaan, dan harga di pasar.

Penyesuaian Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota produksi batu bara untuk tahun 2026 sekitar 600 juta ton. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Untuk bijih nikel, pembatasan produksi juga direncanakan turun menjadi 250–260 juta ton. Angka ini jauh lebih rendah dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton.

Pemangkasan kuota produksi tersebut dilandasi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana segera merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. Revisi ini akan menyesuaikan target produksi dan penerimaan negara. Tujuannya adalah untuk merespons dinamika pasar global dan mengoptimalkan potensi keuntungan.

Strategi Pemerintah Optimalkan Penerimaan Negara

Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara. Instruksi ini bertujuan untuk menangkap keuntungan mendadak (windfall profit) di tengah kenaikan harga energi global.

Strategi ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat postur APBN yang tertekan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, penguatan APBN menjadi prioritas.

Menteri Bahlil menekankan pentingnya relaksasi yang terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa peningkatan produksi tidak mengganggu keseimbangan pasar. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan permintaan agar harga tetap menguntungkan negara tanpa memicu gejolak.

Sumber: AntaraNews