Hemat Rp57 Miliar? Guru Besar ITS Rekomendasikan Sistem By-Pass Pasir Atasi Pendangkalan Pelabuhan Bengkulu

Guru Besar Logistik Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Saut Gurning, merekomendasikan solusi inovatif untuk mengatasi masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu. Rekomendasi ini disampaikan pada Jumat (17/10) melalui pesan elektronik di Bengkulu.

Saut Gurning mengusulkan penerapan Sistem By-Pass Pasir (SBP) atau Artificial Sand Bypassing System (ASBS) sebagai langkah permanen. Metode modern ini diharapkan dapat menggantikan pola pengerukan darurat yang selama ini bersifat reaktif.

Pendekatan SBP dinilai lebih efektif dan efisien dalam menjaga kedalaman alur pelabuhan secara berkelanjutan. Solusi ini menjadi krusial mengingat kondisi sedimentasi ekstrem yang dialami Pelabuhan Pulau Baai.

Sistem By-Pass Pasir: Solusi Permanen dan Efisien

Sistem By-Pass Pasir (SBP) bekerja dengan prinsip memindahkan pasir dari kantong penumpukan ke tempat pembuangan menggunakan sistem isap. Proses ini berbeda dengan pengerukan konvensional karena sedimen dialirkan terus-menerus selama 24 jam, memastikan alur tetap dalam.

Menurut Saut Gurning, model SBP telah terbukti efisien di berbagai negara seperti Australia dan Belanda. Sistem ini jauh lebih hemat dibandingkan pengerukan konvensional yang seringkali membutuhkan biaya besar dan berulang.

Investasi awal untuk SBP diperkirakan sekitar Rp13 miliar, namun biaya operasionalnya dapat ditekan hingga di bawah 20 persen dari pengerukan biasa yang mencapai Rp70 miliar per tahun. Efisiensi biaya ini menjadikan SBP pilihan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi.

Selain efisiensi biaya, SBP juga menawarkan manfaat tambahan yang signifikan. Material pasir hasil by-pass dapat dimanfaatkan untuk kegiatan reklamasi atau perluasan area pelabuhan, menciptakan nilai tambah baru bagi ekonomi daerah sekitar.

Tantangan Pendanaan dan Model Pembiayaan Berkelanjutan

Selain aspek teknis normalisasi, Saut Gurning juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendanaan untuk SBP. Skema pembiayaan tahunan berbasis APBN dinilai tidak lagi memadai untuk menangani sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus di Pelabuhan Pulau Baai.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kombinasi antara pendanaan publik dan partisipasi badan usaha pelabuhan. Model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau konsesi operasional jangka panjang menjadi alternatif yang direkomendasikan.

Negara-negara seperti Australia, Belanda, dan Malaysia telah menerapkan model pembiayaan campuran ini. Pemerintah membangun fasilitas infrastruktur seperti jetty, pompa, dan pipa, sementara operasionalnya diserahkan kepada operator pelabuhan dengan mekanisme tarif layanan.

Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menjamin alur pelabuhan tetap dalam sepanjang waktu, bukan hanya sekadar mengeruk saat terjadi pendangkalan. Ini adalah kunci keberlanjutan pengelolaan pelabuhan di Bengkulu.

Kondisi Sedimentasi Ekstrem Pelabuhan Pulau Baai

Pelabuhan Pulau Baai menghadapi situasi sedimentasi yang sangat berat, yang bukan hanya masalah teknis tetapi juga persoalan sistemik. Kondisi ini disebabkan oleh kombinasi arus sejajar pantai atau littoral drift dan gelombang besar dari Samudera Hindia.

Wilayah perairan Baai merupakan zona berenergi tinggi atau high sedimentation zone, di mana material pasir dan lumpur dari arus laut serta sungai terus terakumulasi di alur pelayaran. Akibatnya, pelabuhan ini membutuhkan pengerukan setiap sembilan bulan sekali.

Volume sedimentasi yang masuk mencapai 800 ribu meter kubik per tahun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan gangguan navigasi laut dan keterlambatan distribusi logistik.

Konsekuensi sosial dan ekonomi dari pendangkalan kronis ini sangat luas, termasuk mempengaruhi biaya hidup masyarakat karena harga barang di pulau menjadi lebih mahal. Cuaca ekstrem dan ombak yang mencapai lebih dari dua meter juga sering menghambat kegiatan pengerukan konvensional, menyebabkan pekerjaan berulang kali.

Sumber: AntaraNews