Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengebut serapan anggaran kementerian/lembaga. Ia menilai lambatnya serapan anggaran tahun ini dikarenakan banyak perubahan struktur hingga adanya penambahan kementerian/lembaga.
Untuk diketahui, realisasi belanja negara pada semester I 2025 baru mencapai sekitar Rp 1.407,1 triliun, atau 38,8 persen dari total pagu anggaran yang ada.
Menkeu Purbaya menduga, belanja negara menjadi seret lantaran beberapa instansi baru saja terbentuk atau mengalami perubahan struktur. Sehingga terkesan masih kagok untuk merealisasikan anggarannya.
"Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya enggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin," kata Purbaya di Jakarta, dikutip Jumat (12/9).
Bila proses pendampingan belum berhasil, kementerian/lembaga yang masih lambat mengeluarkan uang belanjanya bakal ia hampiri. Sembari membawa rekam media untuk diberikan penjelasan terkait alasannya.
"Terus kalau enggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin, dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat," ungkapnya.
Advertisement
Pede Ekonomi Melaju Akhir Tahun
Pada kesempatan sama, Menkeu Purbaya turut mengutarakan optimismenya terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini.
Usai mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di kuartal II 2025, Menkeu Purbaya meyakini laju ekonomi setidaknya bisa mendekati target 5,2 persen. "Bisa mendekati itu," kata dia.
Menurut dia, masih terbuka ruang agar ekonomi bisa terus bertumbuh di sisa empat bulan 2025 ini. Jika itu terjadi, maka pertumbuhan ke depan bakal semakin terakselerasi.
"Seandainya triwulan ke-4 nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah, dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi," ungkap dia.
Sebar Dana Rp200 Triliun ke 6 Bank
Salah satu dorongannya yakni penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun kepada 6 bank milik negara (Himbara). Dengan tujuan untuk mendongkrak likuditas di pasar keuangan.
"Kita memastikan sektor swasta jalan, nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampaknya," ujar Purbaya.
Adapun 6 bank Himbara yang mengantongi penyaluran dana Rp 200 triliun, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Nasional (BSN).