Alami Resesi Seks, Jepang Siapkan Rp370 Triliun untuk Tingkatkan Angka Kelahiran

Pemerintah telah mengusulkan kebijakan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan bagi kaum muda, dan generasi yang mengasuh anak.

Siti Ayu Rachma
Oleh Siti Ayu Rachma - Reporter
Alami Resesi Seks, Jepang Siapkan Rp370 Triliun untuk Tingkatkan Angka Kelahiran
Jepang . REUTERS

Negara Jepang tengah dilanda resesi seks atau angka keturunan yang mulai menurun. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida bahkan menyiapkan anggaran subsidi sebesar USD 25 miliar atau sekitar Rp370 triliun (kurs Rp 14.801) untuk memperluas dukungan bagi kaum muda dan keluarga dalam upaya membantu meningkatkan angka kelahiran yang anjlok.

Melansir dari Channel News Asia, Jumat (2/6), subsidi langsung yang lebih besar bagi mereka yang memiliki anak dan lebih banyak bantuan keuangan untuk pendidikan dan perawatan prenatal tersedia, bersama dengan promosi gaya kerja yang fleksibel dan cuti ayah.

Kishida mengatakan, dia telah mengusulkan kebijakan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan bagi kaum muda, dan generasi yang mengasuh anak.

"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," ujar Kishida.

Negara Maju Alami Hal Sama

Tak hanya Jepang, banyak negara maju yang berjuang dengan tingkat kelahiran yang rendah, tetapi masalah yang sangat akut terjadi di Jepang.

"Ini memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, dan aturan imigrasi yang relatif ketat berarti menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat," kata dia.

Negara berpenduduk 125 juta ini mencatat kurang dari 800.000 kelahiran tahun lalu, terendah sejak pencatatan dimulai, sementara biaya perawatan lansia melonjak.

Pada pertemuan hari Kamis, Kishida mengatakan dia ingin menganggarkan sekitar 3,5 triliun yen atau USD 25 miliar selama tiga tahun ke depan untuk kebijakan tersebut.

Namun, dorongan tersebut telah menuai kritik karena kegagalannya untuk mengidentifikasi sumber pendanaan selain pemotongan pengeluaran di tempat lain dan meningkatkan ekonomi.

Rekomendasi