PKS dan Demokrat Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara Ke IKN Nusantara

Sejumlah fraksi partai politik meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya ditunda. Ini dilakukan agar anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat.

"PKS yang berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN sehingga dapat anggaran pemerintah difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Andi Akmal di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Tak hanya itu, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk untuk meningkatkan infrastruktur pertanian dan belanja negara lain yang lebih berkeadilan.

Pendapat serupa juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat. Lewat juru bicaranya, Rizki Aulia Natakusumah yang meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program yang memberikan dampak lebih luas hingga ke masyarakat.

"Fraksi Demokrat meminta pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier effect sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," kata Rizki.

Sebaliknya, Fraksi Demokrat meminta penggunaan APBN difokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk harga energi bagi masyarakat di daerah.

"Sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil di perkampungan dan di desa-desa," kata dia.