Airlangga Yakin IKN Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5,3 Persen

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 5,3 persen tahun ini. Salah satu penopangnya adalah adanya pembangunan infrastruktur yang masif, seperti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Airlangga Yakin IKN Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5,3 Persen
Menko Airlangga. istimewa ©2022 Merdeka.com

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 5,3 persen tahun ini. Salah satu penopangnya adalah adanya pembangunan infrastruktur yang masif, seperti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di IKN bisa menjadi angin segar dalam pertumbuhan ekonomi. Alasannya, infrastruktur yang menjadi penentu pergerakan ekonomi untuk tumbuh.

"Dan tentunya salah satu program yang besar adalah IKN. IKN ini dimulai di tahun ini dan diharapkan akan terus berjalan menjadi program jangka panjang," kata dia dalam Economic Outlook 2023, Selasa (14/2).

"Kita ketahui salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur. Dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional salah satunya dengan IKN," sambung Menko Airlangga.

Airlangga mencatat, dengan ekonomi tumbuh 5,3 persen di 2022 lalu, itu merupakan capaian pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun. Kuncinya menggenjot belanja masyarakat secara luas.

"Kuncinya sebetulnya kita bisa menggenjot pertumbuhan lebih tinggi, padahal kemarin belanja pemerintah relatif negatif, kalau belanjanya bisa kita dorong, ini angka ini bisa lebih tinggi dari 5,3 (persen)," kata dia.

Selain mendorong melalui pembangunan infrastruktur, Airlangga mengungkap sejumlah langkah yang juga diambil pemerintah. Termasuk penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).

Dia menyinggung salah satunya adalah mengenai mekanisme perdagangan karbon. Di dalam UU P2SK diatur secara jelas mengenai perdagangan karbon melalui bursa.

"Dalam P2SK karbon trading itu kita masukan di bursa sehingga ini dalam persiapan menuju ke sana, di OJK juga akan tambah komisioner khusus untuk penanganan karbon trading, jadi dengan demikian kesiapan kita akan lebih kuat," ungkapnya.

Tak berhenti disitu, pemerintah juga terus menjalankan Program Kartu Prakerja sebagai salah satu andalannya. Di mana, telah ada 16,4 juta orang yang mendapat bantuan dari sini sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Nah kartu prakerja ini semi bansos yang sifatnya produktif, bukan murni diberikan uang, masyarakat yang mengambil (bantuan), harus mengambil pendidikan, besarnya Rp 1 juta pendidikan online dan dapat bansos Rp 600 ribu kali 4. Dan ini sudah diakses dari 45 juta masyarakat dari 514 kabupaten kota dan sudah ikut 16,4 juta orang," bebernya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi