Kuartal I-2022, Neraca Transaksi Berjalan RI Surplus USD0,2 Miliar

Bank Indonesia (BI) mencatat, neraca transaksi berjalan Indonesia di kuartal I-2022 mengalami surplus sebesar USD0,2 miliar atau 0,1 persen PDB. Ini dipicu tingginya harga ekspor komoditas global seperti batubara dan minyak sawit mentah (CPO).

Tingginya harga komoditas ekspor tersebut menopang neraca perdagangan Indonesia di sektor nonmigas yang pada akhirnya berimbas positif bagi neraca transaksi berjalan, meskipun Indonesia masih mencatat defisit pada neraca perdagangan migas.

"Meskipun lebih rendah dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD1,5 miliar atau 0,5 persen dari PDB," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam publikasi Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2022 di Jakarta, Jumat (20/5).

Adapun defisit pada neraca perdagangan migas terjadi karena kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu dalam komponen lainnya di neraca transaksi berjalan adalah neraca jasa yang mengalami peningkatan defisit.

Hal itu sejalan dengan dengan perbaikan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut dan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri pasca-pelonggaran kebijakan pembatasan perjalanan antarnegara dan penyelenggaraan ibadah umrah yang kembali dibuka.

Di sisi lain neraca pendapatan primer membaik meskipun masih terjadi defisit. Perbaikan defisit pendapatan primer turut mempengaruhi berlanjutnya surplus transaksi berjalan.

Pada kuartal I-2022 ini, meskipun Indonesia mencatat transaksi berjalan surplus, neraca transaksi modal dan finansial Tanah Air masih defisit USD1,7 miliar. Oleh karena itu, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I-2022 mengalami defisit USD1,8 miliar.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Erwin mengatakan BI akan terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Bank sentral juga akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.