Genjot Realisasi Investasi, Menteri Bahlil Minta Menkeu Tambah Anggaran DAK DPMPTSP

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta, tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Tambahan DAK ini, diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi daerah sekaligus perbaikan kinerja.

Dia mengatakan, perbaikan kinerja DPMPTSP saat ini, tidak lepas dari pemberian DAK non-fisik yang bisa digunakan. Tahun ini DAK bagi DPMPTSP mencapai Rp260 triliun. Angka ini meningkat dari Rp227 triliun dari tahun lalu.

"Kita harus berterimakasih kepada Ibu Menkeu (Sri Mulyani). Kalau bisa ditambah lagi," pintanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Dia masih ingat betul, sebelum adanya tambahan anggaran DAK pada saat rapat kerja pertama DPMPTSP dikategorikan menjadi kelas nomor empat. Ini karena tidak adanya kepala dinas yang mumpuni di bidangnya.

"Kadang-kadang guru jadi kepala dinasnya sakit miskin yaitu kepala dinas," pungkas dia.

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Berikan Kemudahan Investasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyampaikan pesan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah. Pesan khusus tersebut yaitu meminta supaya kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha.

Pesan itu disampaikan Firli saat acara sinergisitas antara KPK dengan Kemendagri dan BPKP, terkait kegiatan Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual melalui akun YouTube KPK RI, Selasa (31/8).

"Kami titip ada pesan khusus dari Bapak Presiden, supaya kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha," kata Firli saat berikan arahan kepada pada kepala daerah.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan kemudahan investasi dan izin usaha yang dimaksudkan Presiden Jokowi bertujuan untuk bangkitkan pertumbuhan ekonomi, turunkan pengangguran, dan entaskan kemiskinan, untuk muaranya pada kesejahteraan rakyat.

Tak hanya itu, Firli juga mengingatkan ada empat poin penting lainnya yang harus dimainkan perannya oleh para kepala daerah. Peran penting lainnya itu yakni, para kepala daerah diminta juga untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dan dapat menjaga stabilitas politik serta keamanan di daerahnya.

"Pesan kami dari KPK, tetaplah rekan-rekan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan tujuan negara," beber Firli

"Kedua, bagaimana kepala daerah bisa memastikan ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena sesungguhnya, politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional," imbuhnya.

Kemudian yang ketiga, menurut Firli, para kepala daerah juga tentu memiliki tanggung jawab dalam berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Sebab sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Terlebih, di musim pandemi seperti sekarang ini.

"Terakhir, tugas kepala daerah kami titip adalah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," pungkasnya.