Semester I, Realisasi Anggaran DAU/DBH untuk Tangani Covid-19 Baru Rp4,2 T

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran earmarking Dana Alokasi Khusus/Dana Bagi Hasil untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi Rp4,2 triliun hingga semester I-2021. Angka ini baru sekitar 11,9 persen dari total anggaran earmarking sebesar Rp35,1 triliun.

Dwi Aditya Putra
Oleh Dwi Aditya Putra - Reporter
Semester I, Realisasi Anggaran DAU/DBH untuk Tangani Covid-19 Baru Rp4,2 T
Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Istimewa

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran earmarking Dana Alokasi Khusus/Dana Bagi Hasil untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi Rp4,2 triliun hingga semester I-2021. Angka ini baru sekitar 11,9 persen dari total anggaran earmarking sebesar Rp35,1 triliun.

Untuk diketahui, anggaran earmarking DAU/DBH ini dibagi menjadi lima pos prioritas. Di mana masing-masing pos dialokasikan dengan jumlah anggaran berbeda-beda.

Misalnya saja, pertama untuk penanganan Covid-19 secara umum dialokasikan sebesar Rp10,7 triliun. Namun baru terealisasi 1,7 triliun atau sekitar 15.5 persen saja. Penanganan Covid-19 secara umum oleh pemda ini digunakan seperti untuk pengadaan obat dan suplemen vitamin, APD (Alat Pelindung Diri), serta pengadaan makanan tambahan untuk pasien isolasi mandiri dan petugas.

"Untuk obat, suplemen, update pengadaan makanan tambahan itu dari Rp10,7 triliun baru Rp1,7 triliun dalam semester 1," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Kedua untuk dukungan operasional vaksinasi baru terealisir 5,8 persen. Di mana alokasi diberikan pemerintah untuk dukungan operasional vaksinasi mencapai Rp6,5 triliun, namun baru digunakan Rp400 miliar saja.

"Ini juga kami akan sekarang memobilisasi TNI-Polri maka kita akan menggunakan dana ini untuk kemudian kita kalau tidak terjadi kemajuan di intercept supaya terjadi akselerasi," kata dia.

Ketiga untuk dukungan PPKM kelurahan. Dari anggaran Rp1,1 triliun yang dialokasikan, ternyata baru terpakai Rp100 juta atau 8 persennya saja. Padahal kata Bendahara Negara ini, kunci keberhasilan PPKM ini ada di tingkat kelurahan.

Selanjutnya keempat, anggaran earmarking DAU/DBH ini juga diberikan untuk insentif tenaga daerah. Di mana alokasinya mencapai Rp8,1 triliun, dan hanya terpakai Rp900 miliar atau 11,1 persen saja.

Terakhir pemerintah juga mencoba membantu untuk mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp8,7 triliun. Namun hingga semester I-2021 ini baru Rp1,2 triliun.

Rekomendasi