Sri Mulyani dorong keuangan syariah ikut andil bangun infrastruktur RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada gap yang harus kita isi. Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global," ujar Sri Mulyani melalui keterangan resminya di Bali, Rabu (10/10).

Potensi pelibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur lanjut Sri Mulyani, sangat besar terutama bila melihat berbagai perkembangan dunia saat ini. Dalam satu dekade terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

"Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pandanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional," imbuhnya.

Berdasarkan laporan terbaru, infrastruktur global membutuhkan sekitar USD 3-4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar USD 300 miliar.

McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar USD 120 trilun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerjasama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). Menteri Keuangan berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur.