Kesalnya Menteri Rini saat BUMN dituding monopoli proyek hingga swasta tak kebagian

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta beberapa hari lalu. Salah satu keluhan bos Kadin tersebut adalah terkait perusahaan BUMN yang dinilai terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur. Padahal, ada jatah swasta dan UMKM di sana.

"Kami melihat bahwa pada saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf, ambil banyak porsi swasta dan UMKM," kata Rosan.

Presiden Joko Widodo-pun menjelaskan terkait menjamurnya Badan Usaha Milik Negara beserta 'anak cucunya'. Jokowi menegaskan, menjamurnya anak cucu BUMN sudah ada sejak dia menjabat pada 2014.

"Yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu semuanya? Jangan-jangan juga ada yang mau main politik?" sindir Jokowi seperti dilansir dari Antara.

Meski merasa tak bertanggung jawab dengan menjamurnya anak dan cucu BUMN, Jokowi mengaku sudah meminta Menteri BUMN untuk segera melakukan pembenahan. Instruksi ini bahkan sudah disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa malam (2/10).

"Pak Rosan (Ketum Kadin) belum ngomong di sini, saya sudah perintahkan di paripurna kemarin. Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak?" ujar Jokowi.

Jokowi mengaku sudah meminta agar 800 anak cucu BUMN yang ada saat ini dimerger atau dijual. Terutama, BUMN yang kerap menggarap proyek-proyek kecil yang berbenturan dengan usaha kecil menengah.

"Ngapain BUMN ngurusin catering, ngurusin baju," kata dia, disambut tawa hadirin.

Menteri BUMN Rini Soemarno tak tinggal diam menanggapi ucapan bos Kadin tersebut. Silakan klik selanjutnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan kekesalannya karena dituding telah memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Rini bahkan menantang Rosan untuk menyebutkan nama-nama UMKM yang dimaksud. Pasalnya, kata Rini, selama tiga tahun terakhir ini pihaknya justru mendorong UMKM agar terus berkembang.

"Saya sangat tersinggung mengenai UMKM itu. Yang mana UMKM nya? Tanya saja sama ketua Kadin, UMKM yang mana?," kata Rini, dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10).

Rini mengungkapkan, sebagai BUMN dirinya justru selalu mendorong UMKM dari yang paling mikro yang tidak bisa diterima perbankan Rp 5.000.000 hingga Rp 25.000.000. "Kami berikan ibu-ibu (rumah tangga) pinjaman Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, sudah sekitar 1,3 juta ibu rumah tangga yang diberi kucuran dana agar bisa mengembangkan usahanya menjadi sebuah UMKM.

Rini menegaskan, dia selalu mewanti-wanti anak buahnya agar tidak hanya konsentrasi mengembangkan usaha-usaha mereka, namun harus menyadari bahwasanya sebagai BUMN harus memperhatikan masyarakat karena menyadari masih banyak warga yang berpenghasilan rendah.

Rini meminta, jika memang ada UMKM yang mati karena lahannya dicaplok BUMN tunjukkan kepadanya. "UMKM mana? Yang mana? Kalau ada kasih tau, berarti itu kesalahan," tegasnya.

Tak hanya itu, Menteri Rini bahkan menyerang balik bos Kadin. Silakan klik selanjutnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno berbalik menyerang swasta yang merupakan milik pribadi. Sedangkan perusahaan BUMN merupakan milik rakyat. "Saya kembali selalu menekankan usaha milik negara, milik rakyat semua kok direpotin? Kalau swasta yang milikin siapa?" kata Rini dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis malam (5/10).

Rini menegaskan, perusahaan swasta merupakan milik beberapa orang saja sehingga keuntungan yang didapatkan tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. "Kalau BUMN pasti milik negara milik rakyat kok dipersoalkan? Kalau swasta dimiliki beberapa orang tidak dipersoalkan," ujarnya.

Rini menyatakan,dominasi BUMN justru merupakan hal yang bagus karena sesungguhnya rakyat-lah yang mendominasi. Dari sisi perpajakan-pun, Rini mengatakan perusahaan BUMN lebih baik.

"Kalau BUMN makin bagus. Nilai makin tinggi yang untung rakyat dan negara. Ada yang bilang dua tahun BUMN dapat PMN, iya kita dapat total Rp 81 triliun, tapi 3 tahun ini 2015,2016 dan 2017 kita sudah bayar dividen Rp 113 triliun. belum lagi bayar pajaknya, jadi tercover."

Tak hanya itu, Rini bahkan menyebut beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan swasta justru tidak jalan.

Rini bercerita, pada awalnya izin pembangunan proyek jalan tol di Indonesia dimiliki oleh swasta. Namun pembangunan tersebut terhenti karena swasta tidak mampu menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

"Tahun 1996, izin-izin bangun jalan tol Trans Jawa banyak oleh swasta, tapi enggak pernah nyambung. Kemudian akhirnya dianalisa oleh teman-teman di BUMN Karya," kata Rini, dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis malam (5/10).

Kemudian, Rini bersama Direktur Utama Waskita Karya Choliq berinisiatif untuk membeli izin-izin yang dipegang swasta tersebut. Tetapi, mereka tetap dijadikan mitra dalam proyek pembangunan.

"Kita membeli kembali izin-izin yang dipegang oleh swasta karena mereka juga tidak mau membangun karena banyak lahan yang belum bebas. Ada juga yang sebagian berpartner dengan kita," ujarnya.

Rini mencontohkan, pada awalnya pembangunan Tol Trans Sumatera yang sudah ditender tiga kali, tapi tak kunjung diambil.

"Sampai 2015, dianggap IRR (interest rate of return) enggak cukup. BUMN akhirnya dapat penugasan utama kepada Hutama Karya didukung karya-karya lain. Insya Allah, Bakauheni-Palembang, Agustus 2018 bisa dilalui."

Dengan kejadian tersebut, pada akhirnya proyek jalan tol didominasi oleh BUMN. Tidak hanya di Jawa, pembangunan jalan tol merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa saja. Jadi kami juga membangun jalan tol di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan."