Di depan DPR, Menkeu beberkan strategi pemerintah kelola APBN tahun depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna bersama DPR RI di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (31/8). Agenda paripurna tersebut membahas mengenai jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPR-RI mengenai Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2018.Menkeu Sri mengatakan APBN adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia. RAPBN 2018, diharapkan mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien."RAPBN 2018 harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2018," ujar Menkeu Sri di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (31/8).Menkeu Sri menjelaskan, sesuai pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2017 yang lalu, strategi kebijakan fiskal tahun 2018 akan dilaksanakan melalui tiga kebijakan utama. Pertama, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang lebih baik."Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran," jelasnya.Selain itu, poin kebijakan kedua juga menegaskan kebijakan fiskal juga harus dilaksanakan dengan sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kemudian, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Kebijakan ketiga adalah strategi kebijakan fiskal tahun 2018 akan dilaksanakan dengan menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan. "Hal ini dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.