Jepang hibahkan sistem lalu lintas laut Rp 172 M ke RI

Pemerintah Jepang menghibahkan bantuan peningkatan sistem lalu lintas kapal (VTS) Fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura senilai 1,43 miliar yen atau setara Rp 172,4 miliar kepada pemerintah. Kegiatan proyek fase II itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura."Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan Hibah berupa pembangunan VTS," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip Antara, Senin (5/6).Dalam kesempatan sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengatakan kerja sama tersebut untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura. Sebab, selat tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan kapal yang sangat tinggi karena selatnya sangat sempit dan memiliki dasar laut yang dangkal."Kerja sama di bidang VTS antara Indonesia dengan Jepang memiliki sejarah yang lama dan saat ini merupakan sistem VTS tahap kedua," kata Ishii.Ishii menjelaskan kerja sama tersebut telah ditandatangai pada 7 November 2008 untuk Fase I dan 22 Juni 2008 untuk Fase II. Kemudian, pembangunan Tahap I dimulai pada 15 Desember 2009 dan selesai pada 31 Maret 2011, sementara itu untuk Fase II dimuai pada 28 Maret 2014 dan selesai 10 Juni 2016."Fasilitas tahap pertama masih dioperasikan secara baik karena kami bukan memberikan fasiltas saja, melainkan juga tenaga ahli," jelasnya.Dia menyebutkan saat ini 20 personel dari Dumai dan dua dari Batam telah terakreditasi sebagai tenaga operasional VTS sesuai dengan standar Otoritas Asosiasi Internasional Bantuan Maritim untuk Navigasi Mercusuar (IALA)."Dengan proyek ini sebagai permulaannya, kami berharap agar Indonesia dan Jepang dapat menciptakan hubungan kerja sama lainnya untuk menciptakan keamanan untuk industri penerbangan dan kereta api," tegasnya.Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono menambahkan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Jalur Laut sepanjang 550 mil laut tersebut termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia.Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara dan sedikitnya 14.000 kapal dari Jepang melewati Selat tersebut setiap tahunnya."Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal kargo ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar, sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut," jelas Tony.Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Pemerintah Indonesia untuk menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna (user state) Selat Malaka dan Selat Singapura, pada bulan Maret 2006 guna membangun sistem layanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Services (VTS) untuk pengadaan peralatan dan pembangunan VTS Center serta fasilitasnya dengan membangun VTS Center di Batam (Proyek Fase I) yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2010.Selanjutnya, Pemerintah Jepang melanjutkan proyek tersebut dengan Proyek Fase II yang dimulai pada Oktober 2010 dan telah rampung pada tanggal 10 Juni 2016.Tonny menyebutkan bahwa proyek Fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing serta VTS Sub Center di Dumai berikut pembangunan fasilitasnya seperti VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam.Dengan selesainya Proyek VTS Fase II itu, jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang."Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima dimaksud agar pengawasan kapal di selat malaka dapat dilakukan sehingga meningkatnya keselamatan pelayaran," katanya.Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai yang mempunyai fungsi untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi.