Utak-atik posisi menteri Jokowi demi lejitkan ekonomi

Sejak terpilih menjadi kepala negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah 2 kali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Alasannya, reshuffle dibutuhkan untuk merespons kondisi ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi pelemahan.Reshuffle pertama dilakukan pada Agustus 2015 lalu yang merombak lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri di kabinet kerja. Di mana Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli.Sedangkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dia menggantikan Andrinof Chaniago. Posisi Sofyan kini diisi oleh Darmin Nasution, yang merupakan mantan gubernur Bank Indonesia era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.Dua posisi yang juga kena gusur yakni, Sekretaris Kabinet dari Andi Widjajanto beralih ke Pramono Anung. Kemudian Menteri Perdagangan Thomas Lembong dipilih menggantikan Rahmat Gobel.Sedangkan Reshuffle Kabinet kedua dilakukan pada Juli lalu, di mana Luhut Binsar Pandjaitan menempati jabatan baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian Bambang Brodjonegoro ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.Selanjutnya, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jabatan Menteri Keuangan pun dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati, yang merupakan Direktur Pelaksana World Bank dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Beberapa nama di atas tentunya memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian nasional, salah satunya Darmin Nasution.

Darmin, sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, dinilai telah memberikan berbagai kemajuan dalam menggerakkan ekonomi nasional.Sebab, kementerian yang bergerak di bidang ekonomi kala itu banyak disoroti berkinerja kurang bagus karena perekonomian Indonesia tengah mengalami perlambatan. Bahkan, Sofyan Djalil sendiri mengaku bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia ini sudah ahli dalam bidang ekonomi."Itu enggak perlu diajarin, Pak Darmin seperti tupai melompat, dia bekas Gubernur Bank Indonesia (BI). Jadi sudah pengalaman dan dia tahu bener permasalahannya," kata Sofyan di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta.Salah satu kinerja Darmin Nasution yang membawa perubahan untuk perekonomian nasional adalah diterbitkannya Paket-Paket Kebijakan Ekonomi. Di mana Paket Kebijakan Ekonomi jilid I dikeluarkan pada September 2015, guna mendorong daya saing industri nasional, mempercepat proyek strategis nasional, dan meningkatkan investasi di sektor properti.Bahkan, dalam kurun waktu satu tahun, pemerintah berhasil mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga jilid XIV pada November lalu. Berbagai kebijakan ekonomi ini menjadi cerminan dari langkah pemerintah memajukan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui kemudahan berinvestasi.Selain itu, ada Sri Mulyani Indrawati. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini nampaknya telah menjadi selebriti di pemerintahan Jokowi.

Setelah menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005-2010 dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani dipercaya mampu memperbaiki manajemen keuangan Indonesia. Berbagai strategi pun telah dilakukannya. Selain melanjutkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dari Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, hal pertama yang dilakukannya adalah penghematan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).Langkahnya ini memang menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Namun, dia meyakini bahwa penghematan tersebut hanya dilakukan untuk kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas. Sedangkan anggaran untuk pembangunan proyek prioritas tidak akan diubah."Ada kegiatan yang sudah dilelangkan dan anggarannya ternyata lebih kecil di anggaran awal, maka kita ambil sisanya. Ini yang masuk dalam Rp 64,7 triliun. Untuk anggaran perjalanan dinas jumlahnya Rp 40 triliun dan akan dipotong sekitar Rp 10 triliun," ujar Sri di Gedung DPR RI, Jakarta.Dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, perekonomian Indonesia bisa lebih meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini terbukti dengan naiknya peringkat kemudahan berbisnis Indonesia, dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 di tahun 2017.Selain itu, program Tax Amnesty yang diusung Jokowi pun menjadi program pengampunan pajak tersukses di dunia. Diperkirakan, hingga Maret 2017 Indonesia bisa mengumpulkan harta Tax Amnesty hingga Rp 2.000 triliun, dan menciptakan pendapatan fiskal sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB) serta meningkatkan nilai tukar rupiah hingga 5 persen.