Jokowi terlalu lama tunjuk Menteri ESDM baru, investor tak nyaman

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk Menteri ESDM yang baru pengganti Arcandra Tahar yang telah diberhentikan. Kekosongan kursi orang nomor satu di Kementerian ESDM saat ini diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Kalau menurut saya minggu depan sudah harus ada, supaya ada kepastian apalagi sudah ada dugaan dari negara negara lain kalau Indonesia dalam sektor energi adalah bangsa yang tidak menghormati kontrak," katanya dalam acara diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/9).

Menurutnya, jika Menteri ESDM yang baru tidak segera ditetapkan maka akan sangat merugikan negara. Ditakutkan banyak Investor menjadi tidak nyaman dengan kondisi seperti ini.

"Kita takut kalau belum ditetapkan akan berubah-ubah kebijakan padahal ini adalah sektor padat teknologi padat modal padat karya kalau diubah bagi investor nanti tidak nyaman karena tidak ada kepastian," jelasnya.

Namun dia mengatakan keterlambatan penunjukan menteri ESDM yang baru ini bukan faktor minimnya sumber daya manusia, melainkan karena terlalu banyak nama dan kepentingan sehingga membingungkan Presiden dalam menjatuhkan pilihannya.

"Yang jelas koordinasi DEN mengalami gangguan. Tapi saya lihat ini berlarut-larut bukan karena tidak ada orang yang mampu untuk jabatan itu, ini jadi lambat karena presiden terlalu banyak pilihan dan kepentingan, presiden sulit sendiri," ujarnya

Sementara itu, pengamat energi dari IESR, Fabby Tumiwa berpesan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menggunakan hak prerogratif dalam memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan hati-hati agar kesalahan ini tidak terulang kembali.

"Hak (prerogratif) tersebut tidak bisa dipakai ugal-ugalan. Pemilihan itu mencerminkan presiden telah melakukan hak dengan ugal-ugalan dan melanggar undang-undang," kata Faby.