Wapres JK tolak kemungkinan suntikan PMN pada PLN di APBN-P 2016

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pemerintah tidak akan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, wapres menilai dana PLN cukup untuk menjalankan kewajiban pembangunan pembangkit dalam proyek 35.000 MW yang menjadi porsinya. "Sebenarnya terkait PLN sudah ada penurunan yang diberikan. Membangun 35.000 MW itu sebagian dulu, tapi karena kemampuan PLN terbatas kita turunkan jadi 5.000 MW selebihnya dibangun oleh investor. Kalau ini dijalankan tidak perlu PMN," kata Wapres Kalla di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (13/5).Wapres mengakui saat ini tidak mudah untuk memberikan PMN dalam situasi penerimaan negara yang rendah. Jika dipaksakan maka defisit berpotensi makin lebar.Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir, usai diskusi terbatas "Implementasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW" di Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan PLN butuh PMN sekitar Rp 20 triliun."Jadi naik hampir Rp 10 triliun. Jadi kami meminta kembali untuk (pembangunan) pembangkit," kata mantan dirut Bank BRI ini.Sofyan berharap DPR untuk menyetujui alokasi PMN dari APBNP 2016 ini sehingga bisa untuk membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan masyarakat.