Tak mau izinnya dicabut, AirAsia janji bakal tambah modal

Maskapai penerbangan AirAsia menyatakan akan menambah modal untuk memenuhi syarat dari Kementerian Perhubungan. AirAsia saat ini termasuk di 13 maskapai yang mempunyai ekuitas atau modal minus.

Direktur Utama AirAsia Indonesia, Sunu Widyatmoko mengatakan bahwa perusahaan hingga saat ini masih berupaya menjadikan ekuitas yang sekarang masih negatif bisa menjadi positif hingga September 2015. modal.

"Kita pokoknya akan memenuhi prinsip cabotage (51 persen dalam negeri, 49 persen asing). Untuk suntikan modal nanti tambahan dari dalam negeri," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (5/8).

Menurutnya, tambahan modal nantinya berasal dari seluruh pemegang saham kecuali Air Asia Berhad (BHD). Akibat memiliki ekuitas negatif, Sunu mengatakan kalau perusahaan juga telah membatalkan sejumlah pengajuan rute baru.

"Air Asia susah berencana menambah rute tapi kita patuhi syarat ini. Kuta hitung bisa penuhi sampai September," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, maskapai penerbangan AirAsia Indonesia diprediksi bakal berhenti beroperasi di Indonesia karena kurang modal atau memiliki modal minus. Maskapai disebut membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 3 triliun untuk memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pengamat penerbangan Maybank-Kim Eng, Mohshin Azis mengatakan maskapai AirAsia tidak akan bisa mendapatkan tambahan modal hingga waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia yaitu pada 31 Juli 2015 mendatang.

"Tidak ada yang bisa memenuhi tenggat waktu yang ditentukan pemerintah termasuk AirAsia," ucap Azis seperti dilansir dari CNBC di Jakarta, Rabu (8/7).

Sementara itu, analis dari CIMB, Raymond Yap menegaskan AirAsia Indonesia terancam kehilangan lisensi dan berhenti beroperasi. Dia menyebut, perusahaan induk AirAsia di Malaysia memang mempunyai uang, namun untuk menambah modal ke AirAsia Indonesia membutuhkan waktu setidaknya dua bulan. Ini berarti melewati masa tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Ini karena harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk mentransfer dana ke Indonesia," katanya.