Penyelesaian krisis listrik daerah perbatasan diprioritaskan

Pemerintah mengakui, Indonesia berada di zona kritis ketenagalistrikan nasional. Dewan Energi Nasional (DEN) dalam sidang Ke-13 menegaskan perlunya segera melakukan upaya peningkatan kebutuhan listrik yang semakin mengkhawatirkan.

Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan semua pihak setuju mendongkrak pasokan listrik khususnya di daerah dan wilayah perbatasan. "Semua pihak memberikan fokus yang sama menghadapi kekurangan pasokan listrik daerah," kata Sudirman di Jakarta, Kamis (18/12).

Sebagai ketua harian DEN, Sudirman mengklaim, semua pihak siap patungan guna mendorong pembangunan listrik di daerah. Terlebih, di daerah terpencil dan perbatasan.

"Forum tadi sepakat menempuh langkah bersama, termasuk menteri terkait, semua sepakat menempuh langkah kolektif menghindari kekurangan listrik di daerah," jelasnya.

Salah satu cara kolektif seperti dilakukan PLN. Dia menjelaskan, perusahaan listrik pelat merah itu sudah menyiapkan rencana aksi pada setiap region guna mengatasi kekurangan listrik.

Sedangkan pemerintah, lanjut dia, bakal mengeluarkan regulasi penyederhanaan perizinan juga prosedur. "Dalam waktu dekat keluar dari Menteri ESDM kejelasan tarif," paparnya.

Dengan langkah itu, dia yakin keinginan Presiden Joko Widodo meningkatkan ketenagalistrikan hingga 35.000 mega watt selama lima tahun bisa terpenuhi. Penambahan pasokan listrik tersebut rencananya diprioritaskan untuk daerah terluar dan terpencil.

Target jangka pendek, 47 titik daerah terpencil dan perbatasan bakal dihadiahi listrik, tepat 17 Agustus 2015. "Presiden ingin perayaan kemerdekaan ke-70 tahun nanti tidak ada titik perbatasan yang gelap," katanya.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji yakin bisa memenuhi target pemerintah membuat terang daerah perbatasan. Sebanyak 47 titik target itu, bakal digedor listrik sebanyak di bawah 100 mega watt. "Nanti di 47 titik itu akan diberikan listrik 60 mega watt," kata Nur.