Beredar isu jadi calon menteri, kemampuan RJ Lino diragukan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo kembali menekankan komitmennya untuk memajukan sektor kelautan. Jokowi sapaan akrabnya, juga menginginkan sektor ini menjadi ujung tombak memajukan bangsa dan negara.

Bukan hal mudah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jokowi sebagai nahkoda harus memiliki tim yang solid dan tangguh serta memahami betul cara memaksimalkan potensi maritim di tanah air.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita pesimis ambisi itu bisa terealisasi jika calon menteri kelautan dan perikanan atau menteri maritim era Jokowi diberikan kepada Richard Joost Lino. Nama RJ Lino sendiri sempat muncul ke permukaan sebagai bakal calon menteri. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Pelindo II.

Pengusaha sektor logistik meragukan kemampuan RJ Lino jika benar-benar dipilih menggawangi sektor kelautan. "Kita harapkan ada rencana jangka panjang di logistik. Semua sekarang fokus ke maritim. Dari ALI, kita pesimis dengan kabinet Jokowi khususnya Menteri Maritim yang calonnya RJ Lino," ucap Zaldy di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (21/10).

Zaldy menilai selama ini RJ Lino dinilai tidak mumpuni menjalankan tugas yang diberikan. Bahkan cenderung memberatkan pengusaha logistik. Salah satunya dengan kebijakan menaikkan ongkos logistik nasional. Ini kontra produktif mengingat, salah satu tugas menteri maritim adalah menurunkan ongkos logistik nasional.

"Salah satu tugasnya menurunkan biaya logistik. Tapi track recordnya RJ Lino malah naikkan biaya logistik," jelasnya.

Zaldy menambahkan, RJ Lino juga dinilai gagal mengantarkan Pelindo II menjadi perusahaan logistik kelas dunia. Bahkan saat ini pelabuhan di Indonesia justru dikuasai asing.

"Pak Lino gagal membuat pelindo II menjadi kelas dunia. Kalau Menteri maritimnya tidak bisa menurunkan biaya logistik, jangan harap biaya logistik kita akan jauh berbeda 5 tahun mendatang," tandasnya.