BI sudah dengar isu korupsi cetak uang sejak 2010

Bank Indonesia membantah tudingan Wikileaks yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terlibat korupsi pengadaan uang kertas di Australia pada 1999.

Bank sentral membenarkan ada pengalihan produksi dari Peruri ke perusahaan Australia setahun setelah reformasi. Tapi otoritas moneter memastikan tender pencetakan 500 juta lembar uang kertas itu sepenuhnya di tangan mereka.

"Jadi tidak ada terkait presiden, apalagi dikaitkan dengan Presiden SBY atau Megawati," kata Gubernur BI Agus Martowardojo selepas halal bi halal dengan seluruh pegawai di Jakarta, Senin (4/8).

Bahkan, BI sudah mendengar isu korupsi pencetakan uang berbahan polymer pecahan Rp 100.000 ini sejak 2010, lebih awal dari data situs pembocor data intelejen Wikileaks. Saat itu, bank sentral langsung menghubungi Kepolisian RI.

Agus mengatakan penyelidikan Kepolisian empat tahun lalu sudah ada tindak lanjutnya, lantas dikoordinasikan dengan pengawas internal BI.

"Kami telah minta ke pengawas intern BI untuk mendalami hasil saat yang lalu untuk pahami apakah ada temuan yang bisa ditindaklanjuti. Penyelidikan sudah ada memanggil narsum tapi kami masih melihat di Polri," ujarnya.

Bank sentral mengaku terbuka bila penegak hukum lain ingin mengakses data-data terkait dugaan korupsi tersebut. Termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau perlu, kami akan buka diri dengan KPK," tandasnya.