Presiden terpilih harus peduli transportasi publik

Presiden baru Indonesia harus peduli transportasi publik. Ini menjadi salah satu cara untuk mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran ke program yang lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Beban subsidi BBM yang cukup besar pada kendaraan perorangan terus meningkat, ternyata cenderung tidak berkorelasi pada tujuan penyejahteraan masyarakat, khususnya kalangan bawah yang benar-benar membutuhkan. Skema subsidi yang diterapkan sampai sekarang tidak tepat sasaran. Cenderung pada orang kaya yang menikmatinya," kata Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/7).

Djoko menambahkan, saat ini, sudah banyak angkutan publik yang menghilang di pedesaan dan perkotaan. Untuk itu, presiden terpilih harus terpanggil untuk menyelamatkannya.

"Tirulah negara-negara terkemuka yang sudah sukses mengandalkan transportasi umum sebagai sarana mobilitas rakyatnya. Dapat dilakukan perbaikan skema subsidi dan jangan lupa konversi energi harus dilakukan," tegasnya.

Dia menekankan, perbaikan harus dilakukan pada semua jenis transportasi publik. Bukan hanya transportasi darat, melainkan juga laut dan udara, mengingat wilayah Indonesia sangat luas dipisahkan oleh lautan.