Pemerintah tidak rasional tambah kuota BBM

Pemerintah berencana untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, kuota yang ditetapkan sebanyak 46,01 juta kiloliter (kl) diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah tidak berpikir secara rasional dengan menambah kuota BBM bersubsidi. Pasalnya, pemerintah telah berencana untuk menetapkan penyesuaian harga BBM dan melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi untuk mobil pribadi.

Dua kebijakan itu dirasa politikus Golkar ini cukup buat menghemat kuota BBM. "Jika dua itu dilakukan maka kuota BBM tidak perlu ditambah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (13/5).

Sampai sekarang pemerintah belum mengubah kuota BBM yang ditetapkan sebanyak 46,01 juta kiloliter. Padahal, tren konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 7-8 persen per tahun untuk BBM subsidi sehingga pengamat jauh-jauh hari sudah memperkirakan kuota BBM subsidi 2013 akan jebol. Apalagi pertumbuhan kendaraan bermotor masih sangat tinggi hingga mencapai 1,29 juta kendaraan tahun lalu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya siap segera mengajukan APBN-Perubahan untuk memberi landasan hukum penambahan kuota BBM. Dia mengaku sudah menandatangani draf tersebut.

"Semua persiapannya termasuk draf rancangan undang-undang sudah selesai, dan sudah saya paraf," ungkap Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, pagi tadi.

Di sisi lain, pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi secara universal, mencakup premium dan solar. Selain menaikkan harga jual, pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya membatasi konsumsi bahan bakar subsidi dua bulan lagi.

Caranya, sepeda motor diminta membeli paling banyak 0,7 liter premium per hari, sementara mobil maksimal 3 liter. Bila konsumen membutuhkan BBM lebih banyak dari jatah tersebut di hari yang sama, pemerintah meminta mereka membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax.