Pemerintah harus segera putuskan kenaikan harga BBM bersubsidi

Penurunan peringkat Indonesia yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors mengharuskan pemerintah untuk segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Penyebab dari penurunan peringkat ini karena S&P melihat ketidakpastian di dalam pengelolaan fiskal Indonesia.

"Ini menarik penurunan Grade S&P, ini membuat pemerintah, ayo naikan harga BBM," ujar Pengamat Ekonom BNI Ryan Kiryanto dalam pemaparannya di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/5).

Ryan mengatakan S&P menurunkan peringkat Indonesia karena pertimbangan beban fiskal Indonesia yang makin berat. S&P melihat 12 bulan ke depan fiskal Indonesia makin rentan terhadap goncangan.

"Jadi dalam internal harus propose, dan eksternal bersikap hati-hati," tegas dia.

Kenaikan peringkat Filipina, lanjutnya, harus membuat Indonesia berkaca dan semakin hati-hati. Selain kenaikan harga BBM, pemerintah juga perlu mengembalikan serapan anggaran belanja agar tidak lambat.

"Oleh karena itu fiskal kita perlu didorong karena serapan yang relatif lambat," tutur dia.

Sebelumnya, dikutip dari situs Bloomberg, S&P menaikkan rating utang jangka panjang Filipina menjadi BBB- dari peringkat sebelumnya BB+ dengan outlook stabil. Sedangkan Indonesia turun menjadi peringkat BB+ dengan outlook stabil, setelah sebelumnya di level BB+ dengan outlook positif.

"Momentum reformasi di Indonesia sangat lemah dan mengurangi potensi upgrade," jelas S&P.

S&P menilai SBY sangat lamban dalam mengambil keputusan. Penyehatan fiskal dengan memotong subsidi masih menunggu persetujuan DPR dalam menentukan berapa kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat miskin. S&P menilai tidak ada upaya SBY untuk membendung defisit anggaran.

"Penundaan pemotongan subsidi akan terus menekan nilai tukar rupiah dan kepercayaan investor akan mulai hilang kepada Indonesia," tegas S&P dalam laporannya.